Amrah Muslimin menambahkan tentu kegiatan ini tidak lepas dari kerjasama kita dengan Bawaslu dan Bawaslu akan terus memantau semua kegiatan yang dilakukan oleh KPU.
” Artinya Bawaslu punya peran ,dalam rangka memastikan apakah kami melakukan kegiatan verifikasi ini sesuai dengan aturan dengan norma atau kaidah yang sudah di atur dalam UU maupun PKPU 3 tahun 2022″ tutupnya.
Yenli Elmanoferi,SE. M.Si, Ketua Bawaslu Provinsi Sumsel usai Verifikasi Partai Hanura mengatakan bahwa kewajiban Bawaslu memastikan bahwa KPU dalam melaksanakan verifikasi Faktual ini sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang di buat oleh KPU sendiri.
Kalau ada hal – hal yang tidak sesuai dengan ketentuan ,disitu Bawaslu hadir untuk melakukan pencegahan sedini mungkin supaya tidak ada pelanggaran administrasi terangnya.