“Selanjutnya kita bersyukur penilaian MCP pada tujuh area rawan korupsi dan satu area penguatan institusi yang meliputi perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu atau perizinan, kapabilitas APIP, manajemen ASN optimalisasi pendapatan daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola keuangan desa,” jelasnya.
Lebih lanjut, Naziarto kembali berpesan agar aparatus sipil negara harus selalu melaksanakan tugas berdasarkan nilai dan semnoyan ASN “Ber-AKHLAK” dalam praktik layanan publik kepada masyarakat.
“Selalu Berorientasi pelayanan, akuntabilitas, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif,” pungkasnya. (*)