“Dengan adanya rapat pembahasan ini, kita berharap segala urusan perizinan bisa dikebut dan dievaluasi dari para kementerian agar dapat diketahui kekurangannya,” jelas Pj. Gubernur Ridwan.
Dipaparkan dia juga berkenaan dengan progres pembangunan Pelabuhan Tanjung Ular Bangka Barat telah melalaui kajian _feasibility study_ (FS) pada tahun 2019, rencana induk pelabuhan (RIP) 2019, studi daerah lingkungan kerja pelabuhan (DLKr ) dan daerah lingkungan kawasan perairan (DLKp) 2019.
Kemudian _masterplan_ dan _Detail Engineering Design_ (DED) 2019, analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) dilaksanakan tahun 2018 serta lokasi pelabuhan sudah jadi milik Pemda kurang lebih 4,8 hektar dan pembebasan lahan PT Timah kurang lebih 100 hektar, dan pembangunan fisik Pelabuhan Tanjung ular (tahun 2020-2022).