“Pokir ini kan pelaksanaannya di dinas bukan untuk dikuasai dewan, mengingat di dinas kan ada penanggung jawabnya jadi berikan lah keleluasaan opd melaksanakan kewajiban mereka,” kata Rosidi.
Menurutnya, segala bentuk aspirasi dari masyarakat agar segera ditindak lanjuti mengingat peran penting wakil rakyat sangat berpengaruh pada pembangunan daerah ini.
“Kami juga masyarakat, kami tau seperti apa mekanisme pelaksanaan pokir seperti apa. Dan pokir ini menurut undang undang memang sah namun kalau dibelokkan jadi haram,” tukas Rosidi.(OB)