Dalam pernyataannya, ia menyebutkan bahwa aksi ini sudah berkoordinasi sebelumnya dengan pihak terkait, dan pemerintah kota siap mendengar aspirasi mereka.
“Kami sudah menerima laporan mengenai PNS dan PHL yang diduga tidak netral, dan kami pastikan akan segera menindaklanjutinya secara normatif,” tegas Budi.
Budi Utama juga menggarisbawahi bahwa pihaknya akan segera memanggil para PNS dan PHL yang diduga melanggar prinsip netralitas dalam konteks Pilkada. Selain itu, ia menyebutkan bahwa berkas laporan dari pihak KAHMI telah diserahkan ke Bawaslu Pangkalpinang dan akan diteruskan langsung kepada dirinya untuk proses lebih lanjut.
Budi menjelaskan bahwa tindak lanjut atas laporan ini akan dilakukan dengan kajian yang komprehensif sebelum dijatuhkan sanksi. “Ada tiga kategori sanksi yang akan kami pertimbangkan, yakni ringan, sedang, dan berat, dan semuanya akan dikaji dengan teliti sebelum keputusan diambil,” ujarnya.