Ia juga menegaskan komitmennya terhadap keterbukaan dan transparansi dalam proses penanganan kasus ini. “Kami pastikan laporan ini akan dipublikasikan, sehingga masyarakat dapat mengetahui langkah-langkah apa saja yang telah kami ambil untuk menjaga integritas proses demokrasi di kota ini,” ungkap Budi.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Pangkalpinang, Fahrizal, turut mendukung langkah Pj Wali Kota dengan menyatakan bahwa pihaknya rutin memberikan arahan kepada para Camat dan Lurah untuk menjaga netralitas dalam setiap tahapan Pemilu dan Pilkada. Fahrizal menyebutkan, proses pemanggilan, pemeriksaan, dan pemberian sanksi terhadap pegawai yang terbukti melanggar akan dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku, dengan memeriksa bukti-bukti secara menyeluruh sebelum menjatuhkan keputusan.
“Kami akan memverifikasi data dan bukti yang telah disampaikan sebelum mengambil langkah lebih lanjut. Proses ini tidak boleh tergesa-gesa demi memastikan bahwa semua tindakan yang kami ambil tepat dan sesuai dengan aturan,” ujar Fahrizal.
Langkah-langkah yang telah diambil oleh Pj Wali Kota Pangkalpinang ini menunjukkan sikap yang tegas dan profesional dalam menjaga netralitas aparatur negara di tengah-tengah dinamika politik Pilkada. Masyarakat Kota Pangkalpinang pun diharapkan dapat mengikuti proses ini dengan tenang dan turut mendukung terciptanya suasana yang kondusif dalam rangka menyongsong pesta demokrasi yang adil dan bersih.