Ketika dikonfirmasi, Kepala KPHP JBA, Bapak Panji Utama, belum bisa memberikan pernyataan resmi terkait situasi ini karena nomor telepon selulernya tidak aktif. Besar kemungkinan, beliau sedang berada dalam agenda dinas lainnya. Pihak media juga terus berupaya menghubungi pihak-pihak terkait lainnya untuk mendapatkan kejelasan atas langkah-langkah yang akan diambil dalam menghadapi aktivitas tambang ilegal yang kian merajalela di kawasan hutan lindung ini.
Kondisi ini semakin memperparah kerusakan lingkungan di kawasan hutan lindung Bangka Barat, yang seharusnya berfungsi sebagai pelindung alam dari kerusakan ekologis. Aktivitas tambang ilegal ini tak hanya menghancurkan vegetasi hutan, tetapi juga mengancam keberadaan satwa liar dan merusak siklus alami ekosistem yang ada di dalamnya. Jika tindakan tegas tidak segera diambil, kerusakan ekologis yang sudah terjadi dikhawatirkan akan semakin meluas, menyebabkan hilangnya nilai ekologis dan keanekaragaman hayati di wilayah ini.
Kehadiran tim gabungan insan pers di lokasi tambang menjadi harapan masyarakat untuk menyuarakan pentingnya penegakan hukum dalam melindungi kawasan hutan lindung dari ancaman eksploitasi ilegal. Informasi yang terhimpun diharapkan bisa membuka mata publik dan mendorong pihak berwenang mengambil langkah cepat untuk menangani kasus ini secara menyeluruh. Dengan demikian, perlindungan kawasan hutan lindung yang tersisa di Bangka Barat dapat dipertahankan untuk kesejahteraan generasi mendatang.
Fenomena tambang ilegal di Desa Teluk Limau ini mengingatkan kembali pentingnya pengawasan dan penindakan hukum yang tegas dalam melindungi sumber daya alam yang menjadi penyangga ekosistem dan kehidupan masyarakat di sekitarnya. (OB)