Modernisasi Hukum Jaminan: Tantangan dan Peluang di Era Digital
Riansyah
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung
OKEYBOZ.COM, OPINI — “Het Recht Hink Achter De Feiten Aan” sebuah adagium Belanda yang bermakna bahwa hukum selalu tertinggal dari peristiwa yang diaturnya. Era digital ini, transformasi disegala bidang dari kondisi tradisional terus berkembang mengikuti kompleksitas permasalahan yang ada di masyarakat. Proses ini melibatkan berbagai aspek kehidupan termasuk teknologi, ekonomi, sosial, budaya dan kebijakan-kebijakan atau hukum yang berlaku. Perubahan inilah yang dinamakan dengan istilah modernisasi.
Modernisasi hukum jaminan menyikapi era digital ini bermaksud untuk menjamin bahwa hukum yang ada masih tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan zaman modern. Modernisasi ini dapat berupa perubahan dan penyesuaian hukum dalam sistem hukum jaminan tersebut. seperti dalam pemanfaatan teknologi yang dapat mempercepat dan memperbaiki proses administrasi dalam penegakan hukum jaminan. Contohnya dalam penggunaan sistem e-court dan database hukum yang terintegrasi.
Teknologi digital yang terus berkembang turut pula menciptakan inovasi produk jaminan yang lebih bervariasi dan inovatif sesuai dengan kebutuhan pasar seperti misalnya penggunaan aset digital berupa saham sebagai jaminan. Mengenai saham sebagai jaminan sudah diatur dalam pasal 60 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang pada pokoknya menyatakan bahwa saham merupakan benda bergerak yang memberikan hak kebendaan kepada pemiliknya sehingga dapat digunakan sebagai jaminan dengan gadai atau fidusia sepanjang tidak ditentukan lain dalam anggaran dasar.
Selain itu, era digital dengan segala kemajuan teknologi ini juga menawarkan jangkauan secara luas yang menciptakan peluang dan memfasilitasi kolaborasi serta harmonisasi hukum jaminan dengan standar internasional dalam mendorong intergasi pasar global. Dalam hal ini pula, baik kreditur maupun debitur dapat dengan mudah mengakses informasi perkembangan hukum jaminan yang mereka jalankan dengan adanya sistem database elektronik yang lebih cepat dan terbuka.
Namun kita tidak bisa menutup mata terhadap tantangan-tantangan yang turut pula ditimbulkan dalam upaya modernisasi hukum jaminan ini. Seperti yang diketahui bahwa Peraturan perundang-undangan kerap kali tidak mampu mengimbangi kecepatan perkembangan teknologi, sehingga diperlukan reformasi hukum yang dinamis dan adaptif. Namun, pada implementasinya reformasi hukum seperti penggunaan sistem digital tersebut juga memiliki risiko seperti kebocoran data dan serangan siber. Perlindungan data pribadi dan keamanan dari siber menjadi isu krusial dalam modernisasi hukum jaminan. Banyak negara memiliki regulasi yang ketat mengenai perlindungan data pribadi, seperti GDPR di Eropa. Hukum jaminan harus sejalan dengan regulasi-regulasi ini untuk memastikan kepatuhan.
Dalam modernisasi hukum jaminan ini juga diperlukan pemahaman yang mendalam dari semua pihak baik pemerintah, lembaga keuangan maupun masyarakat terhadap kompleksitas teknologi seperti misalnya blockchain sehingga tidak terjadi kekeliruan yang nantinya merugikan pihak terkait. Disisi lain, perlu mendapatkan atensi pula bahwa tidak semua masyarakat mendapatkan akses yang sama terhadap teknologi digital seperti misalnya masyarakat awam yang tidak mempunyai sarana komunikasi dengan latar belakang kurang mampu sehingga akan menciptakan kesenjangan dalam penerapan hukum jaminan.
Untuk menyikapi hal tersebut, modernisasi hukum jaminan di era digital harus dilakukan dengan pendekatan yang holistik dan inklusif, mempertimbangkan kepentingan semua pihak terkait dan memastikan perlindungan yang memadai terhadap hak-hak individu serta kepentingan publik. Dengan demikian, tantangan yang ada dapat diatasi dan peluang yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menciptakan sistem hukum jaminan yang lebih responsif, efisien, dan berkeadilan.
Pos terkait
Update
Tidak ada komentar