Dessy Ayutrisna: Kota Pangkalpinang Usulkan Status Kepulauan dan Dorong Kelulusan Izin Kawasan Industri
PANGKALPINANG, OKEYBOZ.COM – Wakil Walikota Pangkalpinang, Dessy Ayutrisna mengungkapkan sejumlah usulan penting bagi perkembangan kota saat memberikan keterangan pers usai mengikuti rapat Zoom bersama Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri dan 11 Pemerintah Kota se-Indonesia, Rabu (1/4/2026) di Ruang Smart Room Lantai 2 Kantor Walikota, fokus pada evaluasi kebutuhan dan kondisi masing-masing daerah dalam rangka penguatan Otonomi Daerah.
Wakil Wali Kota didampingi Sekda, Ka.Bapperida, Kabag pemerintahan menyampaikan beberapa point krusial yang diusulkan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang.
Dessy menyampaikan bahwa salah satu usulan utama adalah penetapan status Kota Pangkalpinang sebagai Kota Kepulauan.
Menurut Dessy Ayutrisna, Provinsi Bangka Belitung sendiri merupakan Provinsi Kepulauan dan seluruh Kabupaten di dalamnya juga telah memiliki status kepulauan, hanya Kota Pangkalpinang yang belum mendapatkan pengesahan meskipun telah mengajukan permohonan ke Badan Informasi Geospasial (BIG) pada tahun 2024.
“Sampai saat ini belum ada respon maupun tanggapan resmi terkait usulan tersebut,” ujarnya.
Kota Pangkalpinang yang merupakan kawasan peruntukan industri juga mengusulkan percepatan kelulusan izin pengelolaan kawasan yang akan dijalankan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Wakil Walikota menjelaskan bahwa proses izin sudah mencapai 60% dan sedang dalam tahap penyusunan, dengan alasan menunggu pengangkatan Dirjen baru di lingkup Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Kita berharap prosesnya dapat segera diselesaikan agar pembangunan kawasan industri bisa segera terealisasi,” harapnya.
Belum Ada Pelatihan untuk Pimpinan Daerah, Sama Tantangan TKD dan Belanja Pegawai.
Dalam kesempatan itu, juga disampaikan bahwa Sebagai Wakil Wali Kota Pangkalpinang yang baru berjalan sekitar 5 bulan lebih Pemerintahan belum mendapatkan Diklat atau pelatihan khusus untuk pimpinan daerah dari pusat.
“Mohon bantuan untuk pelatihan-pelatihan dan orientasi guna mendukung tugas-tugas kami ke depan,” ujarnya.
Selain itu, kota ini menghadapi tantangan serupa dengan daerah lain terkait TKD dan pengelolaan belanja pegawai.
Mengenai kebijakan WFA yang akan diujicoba selama 2 bulan, Dessy Ayutrisna menyatakan bahwa Pemerintah Kota akan mematuhi arahan dari pusat dan rencananya diberlakukan hari Jum’at.
“Namun, hingga saat ini belum ada pengumuman resmi berupa surat edaran WFA yang diterbitkan karena baru menerima arahan dari pusat,” katanya.
“Kita akan tunggu informasi lebih lanjut, meskipun dari pusat kemungkinan kebijakan tersebut bertujuan untuk penghematan dan efisiensi BBM,” jelasnya.
Wakil Wali Kota berharap seluruh usulan dan kebutuhan yang diajukan dapat segera mendapatkan respon dari Pemerintah Pusat guna mendukung keberlanjutan pembangunan dan pengembangan Kota Pangkalpinang.(OB/W*)
Pos terkait
Update
Tidak ada komentar