Demi Ruang Hidup Nelayan, IUP Tambang Laut di Toboali Diminta Disingkirkan
PANGKALPINANG, OKEYBOZ.COM – Tak ingin konflik antara nelayan dan aktivitas tambang laut terus berulang, masyarakat pesisir Toboali, Bangka Selatan, mendesak adanya perubahan dalam penyusunan RZWP3K.
Mereka meminta wilayah perairan yang masuk dalam IUP PT Timah dan PT Bangka Prima Tin dihapus dari zona peruntukan pertambangan.
Permintaan tersebut disampaikan Ketua Nelayan Batu Perahu, Joni Zuhri, saat diwawancarai seusai pertemuan dengan pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di ruang Badan Musyawarah (Banmus), Senin (9/11/2026).
Joni mengatakan, wilayah perairan Toboali dan sekitarnya merupakan kawasan yang selama ini kerap bersinggungan dengan aktivitas pertambangan laut sehingga berpotensi menimbulkan konflik antara masyarakat nelayan dan pihak pertambangan.
Menurutnya, terdapat dua IUP yang menjadi perhatian masyarakat Bangka Selatan, yakni milik PT Timah dan PT Bangka Prima Tin.
“Kalau terkhusus kami dari Bangka Selatan, kita meminta intinya daerah yang selama ini bersinggungan dengan IUP-IUP, baik itu IUP PT Timah maupun IUP swasta, kami mengharapkan itu dihapus dari zona peruntukan pertambangan,” ujar Joni.
Ia menjelaskan, kawasan yang dimaksud meliputi hamparan perairan pesisir Toboali, Pulau Dapur, Tanjung Kubu, Batu Perahu hingga perairan Rias.
Joni menyebut, kawasan Pulau Dapur masuk dalam IUP PT Bangka Prima Tin, sedangkan sejumlah wilayah perairan Toboali, Tanjung Kubu, Batu Perahu hingga Rias bersinggungan dengan IUP PT Timah.
Wilayah-wilayah tersebut, kata dia, merupakan kawasan yang masyarakatnya kerap bersinggungan dengan aktivitas pertambangan sehingga sering memunculkan konflik dan gejolak.
“Wilayah-wilayah semuanya ini adalah daerah-daerah yang masyarakatnya sering bersinggungan, yang sering timbul konflik, gejolak di masyarakatnya. Kami mengharapkan itu untuk di-zero tambang,” tegasnya.
Lebih lanjut, Joni mengatakan tuntutan tersebut bukan semata-mata untuk kepentingan ekonomi nelayan. Menurutnya, masyarakat pesisir juga memiliki hak untuk mendapatkan ruang laut yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber mata pencaharian.
Ia menilai, keberadaan zona pertambangan laut juga perlu dievaluasi dengan mempertimbangkan persoalan aktivitas pertambangan ilegal, dugaan kerugian negara, hingga penyelundupan yang menurutnya berkaitan dengan kegiatan pertambangan.
Selain itu, ia mempertanyakan pelaksanaan kewajiban reklamasi pascatambang di wilayah perairan.
“Kalau kita bicara reklamasi, pertanyaan kami, di mana setiap kegiatan pertambangan di laut itu setelah dilakukan kegiatan pertambangan dilakukan reklamasi. Yang namanya reklamasi, di mana itu ditambang, di situ kewajibannya harus reklamasi. Bukan nambangnya di Toboali, reklamasinya di Koba,” ungkapnya.
Joni menegaskan, perjuangan masyarakat bukan hanya menyangkut kepentingan nelayan dalam mencari nafkah, tetapi juga menyangkut harkat dan martabat masyarakat Bangka Belitung serta keberlangsungan wilayah pesisir.
Ia berharap penyusunan RZWP3K dapat benar-benar mempertimbangkan wilayah-wilayah yang rawan konflik, bukan hanya di Bangka Selatan dan Bangka Tengah, tetapi juga daerah lain di Bangka Belitung.
“Kami perwakilan dari nelayan Bangka Tengah dan Bangka Selatan sudah menyampaikan masukan. Tujuannya agar Bangka Belitung ini tetap kondusif, tidak ada lagi masyarakat yang harus melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini,” katanya.
Dalam aksi demonstrasi tersebut, Joni memperkirakan sekitar 200 orang hadir dari wilayah Bangka Selatan. Sementara jumlah massa dari Bangka Tengah belum dapat dipastikan olehnya.
Ia berharap aspirasi yang telah disampaikan kepada DPRD Babel dapat segera ditindaklanjuti dan tidak berlarut-larut, mengingat masyarakat menginginkan adanya kepastian terhadap ruang laut yang menjadi sumber penghidupan mereka. (Yuda/Radak)
Pos terkait
Update
Tidak ada komentar