Hampir Seluruh Laut Babel Masuk Zona Tambang, Nelayan Pertanyakan Nasib Mereka
Nelayan Batu Beriga dan Toboali saat menggelar aksi di kantor DPRD Babel, (foto : Yuda/Radak) PANGKALPINANG, OKEYBOZ.COM – Perlawanan terhadap rencana zona tambang laut di Bangka Belitung mulai menyatukan masyarakat pesisir lintas wilayah. Setelah Batu Beriga menyuarakan penolakan, kini masyarakat Toboali dan sejumlah daerah lainnya ikut bergerak.
Mereka mendatangi DPRD Babel, Senin (9/11/2026), untuk mendesak perlindungan laut dari ancaman ekspansi pertambangan.
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan bahwa persoalan pertambangan laut bukan hanya menjadi keresahan masyarakat Batu Beriga, tetapi juga masyarakat pesisir di wilayah lainnya, termasuk Batu Perahu dan sejumlah daerah di Bangka Belitung.
Salah satu perwakilan masyarakat Toboali mengatakan, perjuangan menolak zona tambang laut harus dilakukan bersama-sama karena dampak kebijakan tersebut dirasakan oleh masyarakat nelayan di berbagai wilayah.
Ia menyinggung aksi masyarakat Batu Beriga sebelumnya yang dinilai telah membuka jalan bagi perjuangan perubahan zona tambang.
“Alhamdulillah, Batu Beriga sudah melakukan aksi dan membuka tabir jalan yang kita tunggu selama ini soal perubahan zona tambang,” ujarnya di hadapan massa aksi.
Namun, ia mengingatkan bahwa persoalan zona tambang laut tidak hanya terjadi di Batu Beriga. Menurutnya, masih banyak wilayah pesisir lainnya yang menghadapi persoalan serupa.
Ia juga menyoroti peta dalam peraturan daerah (Perda) yang menurutnya menunjukkan luasnya wilayah perairan Bangka Belitung yang masuk dalam zona pertambangan.
“Wilayah Bangka Belitung ini hampir semua zona tambang. Mau dikemanakan kita, Pak?” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, ia mengajak seluruh peserta aksi untuk tetap menjaga ketertiban dan tidak melakukan tindakan anarkis selama menyampaikan aspirasi.
Ia menegaskan bahwa masyarakat yang berjuang mempertahankan laut bukanlah kelompok perusak, melainkan masyarakat yang ingin menjaga wilayah laut sebagai sumber kehidupan nelayan.
“Kita bukan perusak. Kita harus menjaga laut. Jangan samakan kita dengan mereka yang membakar, menjarah dan lain sebagainya,” katanya.
Ia juga meminta seluruh peserta aksi untuk saling mengingatkan dan menjaga satu sama lain agar perjuangan yang dilakukan tidak dicederai oleh tindakan di luar kendali.
Usai menyampaikan aspirasi di halaman Kantor DPRD Babel, perwakilan massa aksi kemudian diarahkan oleh Ketua DPRD Babel menuju ruang Badan Musyawarah (Banmus) untuk menyampaikan tuntutan dan melakukan pembahasan lebih lanjut.
Aksi tersebut menjadi bentuk penolakan masyarakat terhadap rencana zona pertambangan laut yang dinilai berpotensi mengancam ruang hidup, mata pencaharian nelayan, serta keberlangsungan ekosistem laut di Bangka Belitung.
Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Sri Gusjaya, menyampaikan bahwa aspirasi masyarakat Batu Beriga dan Toboali terkait penolakan zona tambang laut akan diproses melalui mekanisme yang berlaku di DPRD.
Didit menjelaskan, awalnya masyarakat ingin menyampaikan aspirasi melalui rapat paripurna. Namun, terdapat surat aspirasi dari Bupati Bangka Selatan yang meminta agar aspirasi masyarakat Bangka Selatan disatukan.
Menurutnya, masyarakat Batu Beriga telah menyepakati usulan tersebut sehingga pembahasan akan dilanjutkan melalui tahapan kelembagaan DPRD.
“Hari ini kan mereka mau diparipurnakan, tetapi ada aspirasi surat dari Bupati supaya masyarakat Bangka Selatan saja harus disatukan dan alhamdulillah masyarakat Beriga sepakat,” ujar Didit.
Ia mengatakan, tahapan pertama yang akan dilakukan setelah paripurna adalah rapat bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
Selanjutnya, Bappeda akan mengusulkan kepada DPRD untuk menggelar rapat melalui Badan Musyawarah (Banmus).
“Setelah itu, Bamus rapat dan kami tukar jadwal untuk pembahasan. Itu saja,” jelasnya.
Saat ditanya mengenai tenggat waktu pelaksanaan paripurna untuk membahas aspirasi masyarakat tersebut, Didit meminta agar seluruh pihak bersabar karena pembahasan harus melalui mekanisme terlebih dahulu.
“Oh sabar dulu. Mau dibahas, masa bahas dulu. Ya mudah-mudahan kita bahas dulu. Karena yang mampu menjelaskan setakat itu Bappeda, bukan saya. Bappeda punya aturan,” katanya.
Didit menegaskan, DPRD tidak bisa mengambil keputusan secara sepihak tanpa mengikuti tahapan dan aturan yang berlaku. Ia juga meminta masyarakat memahami mekanisme yang sedang berjalan.
Menurutnya, setiap proses harus dihargai agar tidak menimbulkan persoalan baru ketika aspirasi masyarakat nantinya dibawa ke pembahasan paripurna.
“Ketua DPRD bukan segala-galanya. Artinya kita hargai mekanisme. Jangan sampai pas ini diparipurna dituntut orang kalah, kami lagi yang salah,” tegasnya.
Ia berharap masyarakat dapat bersabar dan memberikan kesempatan kepada DPRD untuk menjalankan tahapan pembahasan sesuai ketentuan.
“Ya, maka mekanisme tetap dipakai. Terima kasih masyarakat hebat,” tutup Didit. Yuda/Radak)
Pos terkait
Update
Tidak ada komentar