Wakil Dewan Pers Totok Suryanto Dorong Penguatan Profesionalisme Jurnalis dalam Seminar Polda Babel

PANGKALPINANG, OKEYBOZ.COM — Dewan Pers menegaskan pentingnya penguatan profesionalisme jurnalis di tengah dinamika arus informasi digital dalam seminar dan dialog publik yang digelar Polda Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (6/5/2026). Kegiatan bertajuk “Profesionalisme Jurnalis dalam Menyampaikan Informasi Publik yang Akurat dan Berimbang Sesuai Ketentuan Hukum” ini menjadi ruang strategis untuk menegaskan kembali peran pers sebagai pilar demokrasi.

Wakil Ketua Dewan Pers RI, Totok Suryanto, dalam pemaparannya menekankan bahwa tantangan utama dunia jurnalistik saat ini bukan hanya soal kecepatan, tetapi bagaimana menjaga kualitas informasi yang disampaikan kepada publik.

Menurutnya, perkembangan teknologi informasi telah menciptakan kompetisi yang sangat ketat antar media, sehingga seringkali mendorong percepatan publikasi tanpa melalui proses verifikasi yang memadai.

“Profesionalisme jurnalis tidak boleh bergeser hanya karena tuntutan kecepatan. Yang utama tetap akurasi, ketepatan data, dan keberimbangan informasi. Tanpa itu, pers justru berpotensi kehilangan kepercayaan publik,” ujar Totok.

Ia menjelaskan bahwa di tengah derasnya arus informasi digital, jurnalis memiliki tanggung jawab yang semakin besar dalam memastikan setiap informasi yang disampaikan telah melalui proses verifikasi yang ketat.

Baca Juga

5 hari  lalu

Kebakaran Ruang Kadishub Babel Tak Hentikan Pelayanan, M Haris Tetap Pimpin Kerja dari Ruang Sederhana

25

“Pers harus menjadi filter informasi. Jangan sampai media justru menjadi bagian dari penyebaran informasi yang belum teruji kebenarannya,” tegasnya.

Totok juga mengingatkan bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik merupakan landasan utama yang harus terus dijaga dan diterapkan secara konsisten oleh setiap insan pers.
Ia menilai, kepatuhan terhadap regulasi tersebut menjadi kunci dalam menjaga independensi sekaligus kredibilitas media di mata publik.

“Pers memiliki fungsi strategis sebagai pilar demokrasi. Oleh karena itu, setiap produk jurnalistik harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum maupun secara etika,” katanya.

Lebih lanjut, ia menyoroti meningkatnya risiko disinformasi dan hoaks di ruang digital, yang menuntut jurnalis untuk lebih selektif dan disiplin dalam mengelola informasi.

“Kesalahan dalam pemberitaan tidak hanya berdampak pada individu atau institusi, tetapi juga dapat memengaruhi stabilitas sosial. Karena itu, kehati-hatian menjadi hal mutlak,” lanjutnya.

Dalam forum tersebut, Dewan Pers juga mendorong peningkatan kapasitas jurnalis, baik melalui pelatihan, pemahaman regulasi, maupun penguatan budaya verifikasi di ruang redaksi.
Selain itu, pentingnya menjaga independensi dari berbagai kepentingan kembali ditekankan sebagai fondasi utama dalam menjalankan fungsi jurnalistik.

Seminar ini turut dihadiri jajaran Polda Kepulauan Bangka Belitung, praktisi media, serta jurnalis dari berbagai organisasi dan perusahaan pers di wilayah Bangka Belitung. Diskusi berlangsung dinamis dengan membahas berbagai persoalan aktual, mulai dari etika pemberitaan hingga tantangan menghadapi banjir informasi di era digital.

Melalui kegiatan ini, Dewan Pers berharap insan pers, khususnya di Bangka Belitung, dapat semakin memperkuat komitmen terhadap profesionalisme, menjaga integritas, serta terus menghadirkan informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipercaya oleh masyarakat luas.