Saparudin: Kami Rapihkan Perencanaan dan Benahi Anggaran Tak Efisien, Demi Tingkatkan Kesejahteraan

PANGKALPINANG, OKEYBOZ.COM – Wali Kota Pangkalpinang, Saparudin didampingi Wakil Wali Kota, Dessy Ayutrisna menerima kunjungan silaturahmi sekaligus pertemuan evaluasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Selasa (23/6/2026), di ruang kerjanya. Pertemuan ini menjadi tahap penilaian yang berlangsung sejak Maret lalu terhadap proses perencanaan dan penganggaran Pemkot Pangkalpinang Tahun 2026.

Setelah pertemuan usai, Saparudin menjelaskan kepada awak media bahwa tujuan evaluasi ini adalah mengukur efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran.

“BPKP telah menyampaikan berbagai masukan dan rekomendasi perbaikan atas sejumlah hal yang dinilai belum optimal,” Jelas Saparudin.

Saparudin menuturkan, Salah satu contoh ketidakefisienan adalah adanya subkegiatan yang hanya berupa penyelenggaraan rapat, padahal rapat merupakan kegiatan rutin dan sebaiknya tidak dijadikan subkegiatan tersendiri.

Secara garis besar, penilaian BPKP berpusat pada kesesuaian rencana kerja dengan lima prioritas nasional, kesehatan, pengentasan kemiskinan, penanganan stunting, ketahanan pangan, dan pendidikan.

“Hal-hal yang belum mendukung pencapaian visi-misi tersebut wajib disempurnakan demi perencanaan yang lebih terarah,” katanya.

“Kami akan segera meninjau kembali dan memperbaiki hal-hal yang dinilai belum sesuai. Ke depannya, penyusunan rencana dan anggaran agar tepat dan lebih efesien,” tegas Saparudin.

Pemkot Pangkalpinang saat ini menyelaraskan seluruh program dengan lima bidang acuan nasional tersebut.

“Kelima sektor itu menjadi fondasi utama untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sekaligus mendukung visi jangka panjang menjadikan Pangkalpinang kota berdaya saing, berkelanjutan, dan sejahtera,” ungkap Saparudin.

Saparudin menuturkan, visi pembangunan itu dijabarkan ke dalam lima misi utama: meningkatkan pendapatan masyarakat dan potensi ekonomi daerah, mewujudkan layanan pendidikan serta kesehatan berkualitas,menanggulangi kemiskinan, pengangguran, ketimpangan ekonomi, dan pencemaran lingkungan, memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta meningkatkan kualitas infrastruktur dan perlindungan masyarakat termasuk kesiapsiagaan bencana.(OB/W*)