DPRD Bangka Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, KUA-PPAS 2027 Mulai Dibahas
BANGKA, OKEYBOZ.COM – DPRD Kabupaten Bangka menggelar Rapat Paripurna dengan agenda persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sekaligus penyampaian rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027, Senin (13/7/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Bangka Hendra Yunus, SE, dan dihadiri Wakil Bupati Bangka Syahbudin, S.IP., M.Tr.IP., Ketua DPRD Jumadi, S.IP., M.AP., unsur Forkopimda, Plt Sekda, kepala OPD, camat, lurah, serta tamu undangan lainnya.
Hendra Yunus mengatakan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 telah dibahas bersama Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Bangka Belitung yang kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Kabupaten Bangka.
“Setelah mendengarkan pendapat akhir fraksi-fraksi, DPRD Kabupaten Bangka menyetujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah,” ujarnya.
Selain itu, DPRD juga menerima penyampaian rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 sebagai dasar penyusunan APBD 2027 yang memuat arah kebijakan pendapatan, belanja, pembiayaan, serta program prioritas pembangunan daerah.
Sementara itu, Wakil Bupati Bangka Syahbudin menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas pembahasan Raperda hingga dapat disahkan sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Ia menjelaskan, rancangan KUA-PPAS 2027 disusun berdasarkan RKPD 2027 dengan tujuan mewujudkan APBD yang sehat, berkualitas, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Untuk tahun 2027, Pemkab Bangka menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,69 persen, IPM mencapai 75,77, pendapatan per kapita sebesar Rp65,33 juta, serta memperkuat pembangunan di sektor pariwisata, pertanian, perdagangan, infrastruktur, dan pengentasan kemiskinan melalui belanja daerah yang lebih produktif.
Pos terkait
Update
Tidak ada komentar