DPRD Setujui Raperda, Wali Kota Pangkalpinang Optimalkan PAD Tanpa Naikkan Retribusi

PANGKALPINANG, OKEYBOZ.COM – Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Saparudin berikan tanggapan atas pandangan fraksi dalam Sidang Paripurna Ke-9 Masa Sidang III yang mengagendakan Persetujuan DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 di Ruang Sidang DPRD Kota Pangkalpinang, Senin (13/07/2026).

Juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD, Arnadi menyampaikan pencapaian yang diraih dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) patut diapresiasi, namun temuan dan rekomendasi dari BPK hatus segera ditindaklanjuti sesuai batas waktu yang ditetapkan.

Baca Juga

4 hari  lalu

Pemerintah Daerah dan Kepala Desa di Pulau Belitung Titip Harapan pada RIPPM PT TIMAH untuk Dorong Kesejahteraan Masyarakat

61

“Temuan BPK memang tidak mengubah opini WTP, tetapi tetap harus menjadi perhatian agar tata kelola keuangan Pemerintah Daerah semakin baik, “ ujar Arnadi.

Arnadi juga menyoroti masih adanya potensi kebocoran pada sektor pajak dan retribusi daerah. Untuk itu, Arnadi meminta Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk memperkuat pengawasan agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dioptimalkan.

Menjawab pandangan tersebut, Saparudin meyatakan Pemerintah Kota harus berhati-hati dalam melaksanakan penarikan PAD, mengingat  ekonomi masyarakat yang sedang tidak berada dalam kondisi baik.

Baca Juga

6 hari  lalu

Sambut Tahun Ajaran Baru, Honda Babel Hadirkan Program Back To School dengan Beragam Penawaran Menarik

35

“Yang akan kami lakukan, Pemerintah Kota tidak berencana untuk menaikkan nilai retribusi seperti parkir dan iuran sampah. Yang dilakukan Pemerintah Daerah adalah mengoptimalisasi PAD tersebut berdasarkan azas keadilan, jangan sampai nanti ada masyarakat yang membayar PBB tapi ada masyarakat yang tidak membayar. Ada masyarakat yang membayar iuran sampah tapi ada yang tidak, ” ujar Saparudin dalam sambutannya.

Selain itu, Saparudin juga mengungkapkan rencana gerakan optimalisasi terhadap penarikan pajak dan retribusi daerah dengan digitalisasi.

“Sedapat mungkin terjadi peningkatan di dalam pemungutan pajak dan retribusi dengan sistem online, sehingga dapat menghindari atau mengurangi sebanyak mungkin kebocoran yang terjadi,” pungkasnya.