Setahun Fery Insani Memimpin, Sejumlah Jabatan Strategis di Pemkab Bangka Masih Kosong

waktu baca 2 menit
Kamis, 10 Sep 2026 18:39 56 dika okeyboz

SUNGAILIAT, OKEYBOZ.COM – Kursi kosong di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Bangka belum juga sepenuhnya terisi. Padahal, sejak Fery Insani dilantik sebagai Bupati Bangka, pengisian jabatan definitif di sejumlah OPD menjadi salah satu pekerjaan rumah yang belum sepenuhnya terselesaikan.

Sementara untuk kekosongan jabatan kepala OPD lainnya masih mengandalkan Pelaksana Tugas.

Kekosongan jabatan ini tidak hanya terjadi pada lingkup OPD saja, jabatan Sekda Bangka juga demikian, yang mana jabatan tersebut hingga sekarang dijabat Pelaksana Tugas (Plt).

Anggota dewan Fraksi PKB Bangka, G.A. Subhan pun angkat bicara terkait kekosongan sejumlah jabatan kepala dinas OPD dan jabatan Sekda Bangka yang masih dijabat oleh Plt.

Menurut Subhan, pejabat berstatus Plt tidak memiliki kewenangan penuh dalam mengambil keputusan strategis, terutama yang berkaitan dengan anggaran besar atau perombakan program, sehingga dapat menghambat birokrasi.

Tak cuma itu saja, kekosongan kepemimpinan di dinas-dinas teknis berpotensi memperlambat implementasi program pembangunan yang dampaknya dirasakan oleh masyarakat dan sangat krusial dalam menentukan kebijakan strategis, mengingat jabatan yang diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt) memiliki kewenangan yang terbatas

Untuk itu, menjelang satu tahun kepemimpinan Fery Insani sebagai Bupati Bangka, Subhan berharap Bupati bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) setempat mempercepat seleksi terbuka (open bidding) guna mengisi kekosongan tersebut berdasarkan asas profesionalitas dan meritokrasi.

“Seperti proses seleksi jabatan Sekda Bangka, itu harus segera diselesaikan sehimgga jabatan tersebut dijabat oleh pejabat definitif. Sementara untuk jabatan kepala OPD, kepala badan hingga jabatan lainya harus segera diisi, sehingga pengambilan keputusan strategis, tata kelola anggaran, dan kebijakan kepegawaian dapat berjalan secara penuh, sah, dan optimal,” katanya Kamis (09/09/2026).

Berbeda dengan Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) yang mana menurut dia memiliki ruang gerak terbatas. Sementara pejabat definitif memiliki kewenangan mutlak berdasarkan hukum karena telah resmi dilantik dan diambil sumpah jabatannya.

Tak cuma itu saja, Subhan juga soroti pejabat yang terlalu lama memegang posisi di satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) umumnya berpusat pada pencegahan stagnasi organisasi dan pentingnya penyegaran birokrasi.

Selain itu, pejabat yang tidak mampu mencapai target atau tidak qualified harus digeser atau diganti, karena menghambat agenda kerja legislatif maupun pelayanan publik. (Syarif/Radak)

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    LAINNYA
    error: Content is protected !!