Juhaini: Permintaan Ayam untuk MBG Picu Harga Naik, Pemkot Pangkalpinang Pantau Ketat Inflasi

PANGKALPINANG, OKEYBOZ.COM — Kenaikan harga daging ayam ras yang terjadi belakangan ini diduga kuat berkaitan dengan tingginya permintaan pasokan untuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah Kota Pangkalpinang menegaskan perlunya koordinasi menyeluruh antara Badan Gizi Nasional, pemerintah daerah, dan pelaku usaha agar kebutuhan pangan program tidak mengganggu keseimbangan harga di pasar.

Hal tersebut disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Pangkalpinang, Juhaini, usai mengikuti Rapat Koordinasi Teknis Pengendalian Inflasi yang digelar Kementerian Dalam Negeri secara daring, Senin (5/10/2026).

“Salah satu catatan berkenaan dengan tingginya harga ayam. Operasional MBG di beberapa lokasi ini memicu fluktuasi komoditas ayam,” ujar Juhaini.

Permintaan yang sangat tinggi dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terhadap daging ayam dinilai berdampak langsung pada keseimbangan antara penawaran dan permintaan di pasar. Kondisi ini bukan hanya terjadi di Pangkalpinang, melainkan menjadi perhatian secara nasional.

“Penekanan dari rakornis lebih kepada bagaimana korelasi antara tingginya harga daging ayam di seluruh wilayah Indonesia dengan permintaan SPPG yang sangat tinggi untuk komoditas ayam,” jelasnya.

Meski persoalan pasokan sedang menjadi sorotan, Juhaini memastikan pelaksanaan program MBG di Kota Pangkalpinang sejauh ini berjalan lancar tanpa kendala berarti. Fokus utama pemerintah daerah justru tertuju pada dampak lonjakan permintaan terhadap harga yang harus dibayar masyarakat umum.

Sementara itu, laju inflasi Kota Pangkalpinang per September 2026 masih dalam kondisi terjaga. Tiga komoditas yang tetap menjadi sorotan pengendalian harga adalah daging ayam ras, beras, serta tarif angkutan udara. Khusus tiket pesawat, pergerakan harganya ikut dipantau karena memberikan tekanan pada biaya hidup daerah.

Selain soal harga pangan, rapat koordinasi juga membahas upaya memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Kementerian Dalam Negeri meminta pemerintah daerah konsisten menerapkan kebijakan yang mendorong produktivitas dan daya beli masyarakat.

“Pemerintah daerah terus diarahkan untuk meningkatkan atau mempertahankan kebijakan-kebijakan yang dapat menumbuhkan pertumbuhan ekonomi daerah,” kata Juhaini.

Pemkot Pangkalpinang akan memperkuat koordinasi lintas instansi guna menjaga stabilitas harga, khususnya bahan pangan yang terkait langsung dengan pelaksanaan program nasional, sehingga manfaat program dapat dirasakan sekaligus tidak membebani daya beli masyarakat luas.(OB/W*)