Proses permohonan pengakuan hak atas tanah seluas 133,25 meter persegi yang diajukan Sherly Candra, (dok : Radak) SUNGAILIAT, OKEYBOZ.COM – Prosedur pelayanan administrasi pertanahan di Kecamatan Sungailiat kini menjadi sorotan. Sherly Candra mempertanyakan permintaan Camat agar dirinya menunjukkan batas tanah Lie Hon Min.
Dalam proses pengurusan pengakuan hak atas tanah seluas 133,25 meter persegi. Sementara nama tersebut tidak tercantum dalam empat batas bidang tanah pada dokumen yang diajukannya.
Persoalan ini memunculkan pertanyaan mengenai dasar pemeriksaan administrasi pertanahan yang dilakukan pihak kecamatan.
Apakah permohonan masyarakat harus mengikuti batas-batas yang tercantum dalam dokumen, atau justru dibebani persyaratan lain yang tidak disebutkan dalam surat penguasaan tanah?
Sherly Candra mengungkapkan, dalam pertemuan tersebut Camat Sungailiat mempertanyakan keberadaan batas tanah Lie Hon Min.
Namun, dirinya tidak dapat menunjukkan batas yang dimaksud karena memang tidak tercantum sebagai batas langsung dalam dokumen penguasaan tanah yang menjadi dasar permohonannya.
Menurut Sherly, nama Lie Hon Min hanya disebut dalam riwayat asal penguasaan tanah, bukan sebagai pihak yang berbatasan langsung dengan bidang tanah seluas 133,25 meter persegi tersebut.
Adapun batas-batas tanah sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Pengakuan dan Penguasaan Hak Atas Tanah tertanggal 14 Juli 2021, secara jelas menyebutkan empat sisi bidang tanah.
Yakni, sebelah utara berbatasan dengan Pasar Ikan, sebelah selatan dengan Bapak Rato, sebelah timur dengan Bapak Johny, dan sebelah barat berbatasan dengan jalan.
“Pak Camat menanyakan kepada saya di mana batas Lie Hon Min. Padahal, batas kiri, kanan, depan dan belakang yang tercantum dalam surat tidak ada nama Lie Hon Min. Saya tidak bisa menunjukkan sesuatu yang memang tidak tercantum sebagai batas tanah,” ungkap Sherly, Rabu (18/11/2026).
Ia juga menyampaikan bahwa dalam pertemuan tersebut dirinya merasa didesak untuk mengakui atau menunjukkan sesuatu yang menurutnya tidak sesuai dengan isi dokumen.
Bahkan, Sherly mengaku akhirnya mendapat pernyataan bahwa dirinya tidak dapat menunjukkan batas tanah yang dipersoalkan tersebut, sehingga proses pembuatan surat tidak dapat dilanjutkan.
Bagi Sherly, persoalan ini bukan sekadar perbedaan penafsiran administrasi. Ia mempertanyakan mengapa permohonan yang memiliki dokumen dengan keterangan batas-batas tanah secara tertulis justru tidak dapat diproses karena persoalan nama yang berada dalam riwayat asal penguasaan tanah.
“Kalaupun ada kesalahan pengetikan batas, seharusnya bisa diperbaiki dan dibuat kembali. Tetapi dalam dokumen saya, batas-batasnya sudah jelas. Mengapa justru dipersoalkan sesuatu yang tidak tercantum sebagai batas langsung?” ujarnya.
Dokumen Ada, Mengapa Proses Dipersulit?
Dalam klarifikasi tertulis yang disampaikan kepada Camat Sungailiat setelah pertemuan, Sherly kembali menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menolak penunjukan batas maupun pengukuran lapangan.
Ia justru menyatakan siap bekerja sama apabila dilakukan pengecekan dan pengukuran berdasarkan dokumen serta data pertanahan yang jelas.
Sikap tersebut memperlihatkan bahwa persoalan yang dipermasalahkan bukan penolakan terhadap proses verifikasi, melainkan dasar dan objek yang harus diverifikasi.
Sebab, dalam administrasi pertanahan, riwayat asal penguasaan tanah dan batas fisik bidang tanah merupakan dua keterangan yang perlu dibedakan.
Nama seseorang yang disebut dalam riwayat perolehan atau penguasaan tanah tidak serta-merta berarti orang tersebut merupakan pemilik tanah yang berbatasan langsung.
Karena itu, apabila terdapat keraguan terhadap batas bidang tanah, semestinya dilakukan klarifikasi melalui pemeriksaan dokumen, data pertanahan, serta pengukuran lapangan dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan.
Bukan justru membuat pemohon berada dalam posisi harus menunjukkan batas yang menurut dokumen memang tidak pernah disebutkan.
Sherly Minta Bupati Turun Tangan
Tidak berhenti pada klarifikasi kepada Camat, Sherly juga menyampaikan persoalan tersebut kepada Bupati Bangka.
Dalam pesannya, ia meminta arahan kepala daerah agar proses permohonan pengakuan hak atas tanah seluas 133,25 meter persegi tersebut dapat berjalan secara objektif, adil, dan tidak terhambat oleh persoalan yang menurutnya tidak sesuai dengan isi dokumen.
Sherly menegaskan bahwa dirinya hanya menginginkan kejelasan prosedur dan kepastian pelayanan administrasi dari pemerintah daerah.
Kini, persoalan tersebut menyisakan sejumlah pertanyaan yang layak dijawab pihak Kecamatan Sungailiat.
Apa dasar Camat meminta Sherly menunjukkan batas tanah Lie Hon Min? Apakah terdapat dokumen lain yang menjadi acuan pemeriksaan? Jika memang ditemukan ketidaksesuaian, mengapa tidak ditempuh mekanisme klarifikasi dan pengukuran lapangan?
Pertanyaan-pertanyaan ini penting dijawab agar tidak berkembang anggapan bahwa pelayanan administrasi pertanahan di tingkat kecamatan dapat terhenti hanya karena perbedaan penafsiran terhadap dokumen.
Sebab, pemerintah kecamatan bukan sekadar tempat masyarakat mengurus surat. Di sana pula masyarakat berharap memperoleh kepastian prosedur, kejelasan persyaratan, serta pelayanan yang tidak menimbulkan kebingungan.
Jangan sampai masyarakat yang datang membawa dokumen dan bersedia mengikuti pengukuran justru pulang tanpa kepastian hanya karena diminta menunjukkan sesuatu yang tidak tercantum dalam batas bidang tanahnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan atau penjelasan dari Camat Sungailiat mengenai alasan permintaan penunjukan batas tanah Lie Hon Min maupun dasar penghentian proses surat tersebut.
Redaksi mencoba mengkonfirmasi kepada Camat Sungailiat Lingga melalui pesan WA pada Rabu (18/11/2026) sekitar pukul 18.51 WIB.
Namun hingga berita ini dinaikkan, Camat Sungailiat belum merespon konfirmasi dari redaksi. (Doi/Radak)
Tidak ada komentar