Aktivitas tambang Timah di Pantai Takari, (dok : Radak) SUNGAILIAT, OKEYBOZ.COM – Maraknya aktivitas tambang rajuk selam di perairan Pantai Takari kini diikuti mencuatnya dugaan praktik pungutan cantingan.
Dugaan keterlibatan oknum aparat dan LSM dalam praktik tersebut memunculkan pertanyaan serius, apakah aktivitas tambang itu berjalan tanpa pengawasan, atau justru ada pihak yang diduga mengambil keuntungan?
Tak hanya diduga melibatkan oknum aparat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), pungutan terhadap aktivitas tambang di kawasan tersebut juga disebut-sebut melibatkan sejumlah oknum nelayan yang menambatkan perahunya di sekitar perairan Rebo.
Ironisnya, pungutan yang diklaim sebagai bentuk kompensasi bagi nelayan dan masyarakat terdampak itu justru dipersoalkan.
Pasalnya, sejumlah nelayan yang sebelumnya dilibatkan dalam kesepakatan pembentukan kepanitiaan mengaku belum pernah menerima kontribusi sebagaimana yang dijanjikan.
Salah seorang nelayan yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan, sebelum aktivitas rajuk selam beroperasi di depan Pantai Takari, sejumlah nelayan dari berbagai wilayah sempat didatangi pihak penambang. Mereka berasal dari Rebo, Batu Ampar, Air Anyir, Jurung, hingga sejumlah wilayah lainnya.
Dalam pertemuan tersebut, para nelayan disebut dimintai persetujuan terkait rencana beroperasinya TI rajuk selam di perairan depan kawasan wisata Pantai Takari. Persetujuan itu diberikan setelah pihak penambang menjanjikan adanya kontribusi berupa cantingan.
Dari kesepakatan tersebut, kemudian dibentuk kepanitiaan yang diklaim bertugas mengakomodasi kepentingan nelayan dan masyarakat di sekitar lokasi penambangan.
Namun, setelah aktivitas tambang mulai berjalan, sejumlah oknum yang disebut merangkap sebagai panitia justru diduga melakukan pungutan cantingan dari para penambang.
Persoalannya, kontribusi yang dipungut dengan mengatasnamakan nelayan dan masyarakat tersebut hingga kini dipertanyakan penyalurannya.
“Jadi oknum-oknum ini memungut cantingan di sana dengan mengatasnamakan nelayan dan masyarakat. Mengingat hasil cantingan yang dipungut ini tidak pernah diterima atau disalurkan kepada para pihak yang berhak menerimanya,” ungkap sumber tersebut.
Ia juga menegaskan, perairan di depan Pantai Takari sejatinya merupakan jalur tangkap nelayan setempat yang selama ini menjadi salah satu sumber mata pencaharian mereka.
Karena itu, keberadaan TI rajuk selam di kawasan tersebut bukan hanya berpotensi mengganggu aktivitas penangkapan ikan, tetapi juga memunculkan persoalan baru ketika kesepakatan kompensasi yang dijanjikan justru diduga dimanfaatkan segelintir pihak untuk meraup keuntungan.
Kondisi tersebut membuat nelayan yang merasa dirugikan mulai mempertanyakan tujuan pembentukan kepanitiaan dan siapa sebenarnya yang menikmati hasil pungutan cantingan tersebut.
Ia pun mengaku kecewa lantaran kesempatan yang awalnya diberikan dengan harapan adanya kontribusi bagi nelayan dan masyarakat, justru diduga dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk kepentingan pribadi.
“Daripada kita dijadikan tameng bagi mereka dalam mendapatkan keuntungan, mendingan tidak ada kegiatan apa pun di sana, apa pun itu bentuknya,” tegasnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi sinyal penolakan terhadap aktivitas rajuk selam di perairan Pantai Takari. Nelayan berharap kawasan yang menjadi jalur tangkap mereka tidak terus dijadikan lokasi aktivitas tambang yang berpotensi merugikan masyarakat pesisir.
Di tengah polemik ini, transparansi pengelolaan cantingan menjadi persoalan yang perlu dijelaskan. Siapa yang memungut, berapa jumlah yang terkumpul, ke mana aliran uang tersebut disalurkan, serta siapa saja yang berhak menerimanya, menjadi pertanyaan yang membutuhkan jawaban.
Jangan sampai nama nelayan dan masyarakat hanya dijadikan tameng untuk melegitimasi pungutan, sementara pihak yang seharusnya menerima manfaat justru tidak mendapatkan apa-apa. (Radak)
Tidak ada komentar