Foto : IlustrasiPANGKALPINANG, OKEYBOZ.COM – Polemik hubungan kerja di Rumah Singgah Pasien Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) di Jakarta menyisakan kekecewaan bagi Doni Yuano.
Kesepakatan yang disebut telah disampaikan pihak Badan Penghubung Provinsi Babel kini justru dipertanyakan, hingga Doni merasa seperti menjadi korban prank.
Doni mengaku merasa dipermainkan setelah kesepakatan yang disebutnya telah disampaikan Kepala Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Renal, pada 4 November 2026, justru tidak berjalan sebagaimana yang dijanjikan.
Bahkan, persoalan yang sebelumnya mencuat terkait penerbitan Surat Peringatan Kedua (SP2) kini berkembang menjadi polemik pemutusan hubungan kerja (PHK) yang disebut Doni dilakukan secara sepihak pada 16 November 2026.
“Saya merasa dipluntang dan Renal mempermainkan masalah ini,” ungkap Doni kepada media ini.
Doni menjelaskan, pada 4 November 2026 sekitar pukul 10.00 WIB, Renal, disaksikan Kepala Seksi (Kasi) Halko bernama Shinta, disebut telah menyampaikan kesepakatan agar dirinya tetap bekerja sekaligus tinggal di Rumah Singgah Pasien Babel di Jakarta.
Namun, menurut Doni, kesepakatan tersebut justru diingkari. Kondisi ini membuat dirinya semakin mempertanyakan arah penyelesaian persoalan yang sejak awal telah memunculkan polemik internal di lingkungan Badan Penghubung Babel.
“Semakin jelas aroma mau menyingkirkan saya sesuai isi berita Berita5 tanggal 4 November 2026,” ujarnya.
SP2 Tanpa SP1, Dugaan Skenario Penyingkiran Kembali Disorot
Jika ditarik ke belakang, polemik ini sebenarnya sudah terungkap melalui pemberitaan Berita5.co.id pada 4 November 2026 berjudul Doni Yuano Mengaku Diusir dari Rumah Singgah Pasien Babel, SP2 Terbit Tanpa Teguran dan SP1: Ada Dugaan Skenario Penyingkiran?
Dalam pemberitaan tersebut, Doni mengaku menerima SP2 tanpa didahului teguran lisan maupun Surat Peringatan Pertama (SP1).
Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya diminta segera meninggalkan Rumah Singgah Pasien Babel dan dipindahkan untuk menjalankan tugas penjagaan di kantor Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Bahkan, saat itu Doni mencurigai adanya skenario untuk menyingkirkan dirinya dari lingkungan Rumah Singgah Pasien Babel. Kecurigaan tersebut semakin menguat setelah muncul informasi mengenai kemungkinan pemutusan kontrak kerjanya mulai Januari 2027.
Dalam pemberitaan sebelumnya, persoalan tersebut juga telah memunculkan pertanyaan mengenai dasar penerbitan SP2, mekanisme pembinaan pekerja, serta transparansi evaluasi terhadap tenaga outsourcing yang bertugas di fasilitas pelayanan publik tersebut.
Kini, menurut Doni, kekhawatiran yang pernah disampaikannya pada 4 November justru semakin nyata setelah dirinya menerima pemberitahuan pemberhentian kerja tertanggal 16 November 2026.
SP2 Baru Dua Minggu, PHK Sudah Diterbitkan
Doni menilai pemberhentian dirinya tersebut merupakan tindakan sepihak, sewenang-wenang, dan mencerminkan sikap arogan serta pola hubungan kerja bergaya feodal.
Pasalnya, menurut dia, SP2 yang diterimanya baru berjalan sekitar dua minggu ketika keputusan pemberhentian itu diterbitkan.
Ia mempertanyakan dasar hukum dan prosedur yang digunakan pihak perusahaan maupun Badan Penghubung Babel dalam mengambil keputusan tersebut.
“Memberhentikan saya per tanggal 16 November 2026 secara sepihak adalah perbuatan dan tindakan yang sewenang-wenang, arogan, dan gaya feodal. Sedangkan SP2 pun baru berjalan dua minggu,” tegasnya.
Doni juga menilai Renal tidak memahami secara utuh ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan dan peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang berkaitan dengan perlindungan pekerja.
Namun, persoalan ini tidak lagi ingin diselesaikannya sebatas melalui komunikasi internal.
Doni mengaku telah berkonsultasi dengan sejumlah penasihat hukum (PH). Dari hasil konsultasi tersebut, ia menilai terdapat persoalan yang perlu diuji melalui jalur hukum, baik dari aspek pidana maupun perdata.
“Saya akan melaporkan secara pidana dan perdata Direktur PT Astigar dan Kepala Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Renal,” ungkapnya.
Renal dan PT Astigar Saling Lempar Tanggung Jawab?
Persoalan lain yang menjadi sorotan Doni adalah pihak yang bertanggung jawab atas penerbitan SP2 hingga surat PHK terhadap dirinya.
Menurut Doni, Direktur PT Astigar merupakan pihak yang menerbitkan SP2 sekaligus surat pemberhentian kerja atas dasar arahan Renal, baik melalui surat maupun komunikasi lisan.
Sebaliknya, Doni mengungkapkan bahwa Renal justru membantah dirinya mengeluarkan SP2 dan menyatakan bahwa surat peringatan tersebut merupakan kewenangan PT Astigar.
Perbedaan keterangan inilah yang menurut Doni perlu dibuka secara terang benderang.
Sebab, apabila perusahaan bertindak berdasarkan instruksi atau rekomendasi pihak pengguna tenaga kerja, maka hubungan komunikasi, dokumen, serta dasar penerbitan keputusan tersebut perlu diperiksa untuk mengetahui siapa yang sesungguhnya mengambil inisiatif dan bertanggung jawab.
Di sinilah muncul pertanyaan mendasar: apakah keputusan pemberhentian tersebut sepenuhnya merupakan kebijakan perusahaan penyedia tenaga kerja, atau terdapat campur tangan pihak Badan Penghubung Babel?
Pertanyaan itu penting dijawab agar tidak terjadi saling lempar tanggung jawab ketika pekerja menghadapi persoalan hak dan kepastian hubungan kerja.
Vendor AF Juga Akan Dilaporkan
Tak hanya mempersoalkan Renal dan Direktur PT Astigar, Doni juga menyatakan akan melaporkan seorang vendor di lingkungan Badan Penghubung berinisial AF.
Ia membantah tuduhan yang menurutnya menyebut dirinya sering menerima uang dari AF.
Doni menilai tuduhan tersebut merupakan fitnah, perbuatan tidak menyenangkan, dan pencemaran nama baik.
“Saya juga akan melaporkan vendor di Badan Penghubung atas nama AF yang telah memfitnah saya dengan tuduhan sering menerima uang dari AF. Ini sudah jelas fitnah,” katanya.
Menurut Doni, langkah hukum tersebut bukan semata-mata untuk memperjuangkan kepentingan pribadinya. Ia ingin persoalan serupa tidak kembali dialami pekerja outsourcing lainnya yang bertugas di lingkungan Badan Penghubung Babel.
Ia berharap proses hukum nantinya dapat mengungkap seluruh fakta, termasuk siapa yang memberikan instruksi, bagaimana proses penerbitan SP2, apa dasar penerbitan surat PHK, serta kebenaran tuduhan yang dialamatkan kepadanya.
“Insyaallah nanti di pengadilan akan terbuka semuanya dan menjadi terang benderang,” ujarnya.
Kewenangan Perusahaan Outsourcing
Kepala Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Renal menjelaskan bahwa terkait Doni Yuano, sepenuhnya merupakan kewenangan dari pihak perusahaan outsourcing.
“Jadi kami sebagai pengguna jasa dari perusahaan outsourcing tersebut hanya menerima apa yang menjadi keputusan dari pihak perusahaan,” ujar Renal.
Dalam hal ini, kata Dia, sebagai OPD yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung (penghuni rumah singgah), tentunya menindaklanjuti ke pihak perusahaan terkait keluhan atau pengaduan dari penghuni rumah singgah atas kinerja dari Doni Yuano.
“Dengan demikian kami tidak memiliki kewenangan sama sekali terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan outsourcing tersebut kepada yang bersangkutan,” tukas Renal.
Terkait hal pengaduan yang rencananya dilakukan oleh Doni ke pihak aparat hukum, Renal menyatakan menghormati sepenuhnya hak setiap warga negara untuk menyampaikan pengaduan atau menempuh jalur hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Apabila terdapat keberatan atau dugaan pelanggaran akibat dikeluarkannya keputusan tersebut tentunya pihak perusahaan outsourcing yang memiliki kewenangan untuk memberikan klarifikasi/keterangan atas keberatan yang bersangkutan. Karena sekali lagi kami tegaskan bahwa kami tidak memiliki kewenangan atas keputusan itu,” tegas Renal.
Namun demikian Ia berharap persoalan ini dapat diselesaikan secara profesional, objektif, dan sesuai koridor hukum tanpa mengganggu pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pelayanan terhadap pasien rumah singgah Provinsi Kepulauan angka Belitung.
Sementara itu Direktur PT Astigar Multi Reksa Ramdani mengaku terkait historis personal Doni Yuano dengan Badan penghubung itu di luar kuasa PT AMR.
“Karena kami pada saat bekerja sama dengan Badan Penghubung, sdr Doni adalah pekerja yang dibawa oleh pihak Badan pengubung, bukan pekerja yang murni kami sediakan,” ujar Ramdani.
Dijelaskan Ramdani, PT.l Astigar Multi Reksa adalah perusahaan penyedia Jasa Keamanan, Pramubakti. Driver atau tenaga Alih Daya lainnya.
Pihaknya mulai kerjasama dengan Badan Penghubung Prov Kep Babel sebagai penyedia (outsourcing) sejak bulan Maret 2025 melalui proses penunjukan langsung karena nilai pengadaan di bawah Rp 200jt.
“Pada saat itu kami dititipkan (menampung) 3 tenaga kerja yang sudah ada sebelumnya termasuk Doni sebagai Tenaga Satuan Pengamanan (Satpam),” tukasnya.
Jadi, kata Dia, meskipun sebagai outsourcing, PT AMR belum sepenuhnya mengelola manajemen pekerja TDA (Tenaga Alih Daya).
Namun demikian, diakui Ramdani, pihaknya berupaya untuk tetap melakukan pengawasan, pembinaan dan evaluasi pekerja-pekerja titipan ini agar tetap baik kinerjanya. Dari tahun 2025-sekarang sudah 3 kali pergantian kepala badan penghubung.
“Dan pada bulan Oktober 2026 kami menerima surat dari user (Badan Penghubung Babel) bahwa adanya beberapa pelanggaran atau evaluasi pekerja a.n. Doni yang poin2nya cukup berat sehingga sanksi yang kami terbitkan pun menyesuaikan,” akunya.
PT AMR terbitkan SP2 dengan masa berlaku hanya 1 bulan dengan harapan jika ada perubahan atau selama 1 bulan (november 2026) yang bersangkutan tidak melakukan tindakan yang merugikan perusahaan dan Badan Penghubung, maka SP2 tersebut dinyatakan gugur.
“Namun pada pertengahan November 2026 sdr Doni memuat berita (di berita5) yang menyampaikan kekecewaannya kepada pihak Badan, dan pihak badan merasa dirugikan dengan berita tersebut yang akhirnya memutuskan untuk tidak bersedia lagi jika Doni dipekerjakan di Badan Penghubung,” jelas Ramdani.
Selaku penyedia (pihak ketiga), lanjutnya pastilah tunduk dan patuh kepada user atau klien perusahaan. Sehingga pada tanggal 16 November 2026 PT AMR terbitkan surat pemberhentian Doni dari penugasannya di badan penghubung. (Doi/Radak)
Tidak ada komentar