Terkait akuntabilitas, hal tersebut merupakan agenda penting bagi Pemprov Babel, sehingga pencegahan diutamakan dan mendahulukan tata kelola yang baik. Karena hal tersebut akan berdampak kepada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.
Oleh Karena itu, Naziarto menyampaikan bahwa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat sebagai aparat internal pemerintah yang harus fokus ke pencegahan dan perbaikan tata kelola pemerintahan. Sinergi antar lembaga pun menjadi perhatian Sekda, dimana lembaga internal perlu melakukan sinergi dengan lembaga eksternal.
“Demikian juga sinergi antar aparat penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK juga harus terus ditingkatkan. Dengan sinergi dan sekaligus check and balances antar lembaga serta dukungan seluruh stakeholder, saya yakin kita bisa bekerja lebih baik,” ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi RI, Lili Pintauli Siregar menyampaikan salah satu program pencegahan pada KPK yaitu Monitoring Center of Prevention dengan delapan area intervensi.