Masalah ini Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Bangka anggap masalah serius, ada perbuatan melawan hukum yang terjadi, maka dari awal kami dari Fraksi Gerindra ingatkan panitia agar mengedepankan transfransi dan indefendesi.
Tidak menutup kemungkinan, apabila dalam proses Pilkades di 44 Desa di Kabupaten Bangka banyak permasalahan-permasalahan yang telah merugikan hak konstitusional masyarakat, kami dari Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Bangka mendorong kepada kawan-kawan di DPRD Kabupaten Bangka untuk membentuk Panitia Khusus Pilkades (Pansus Pilkades) sebagai bentuk pengawasan yang dilakukan oleh eksekutif dan agar adanya titik terang atas permasalahan dalam Pilkades tersebut, dan mempersilakan bagi para calon Kepala Desa dan masyarakat yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya untuk dapat mengambil langkah hukum. (**/OB)