Pemilu yang diselenggarakan setiap 5 tahun sekali menjadi tolak ukur terselenggaranya pemerintahan sebuah negara. Pemilu juga menjadi salah satu hal yang dipandang sebagai keberhasilan maupun kegagalan sebuah demokrasi. Artinya ketika pemilu itu berhasil dan baik maka berarti negara tersebut memiliki demokrasi yang baik. Namun, sebaliknya apabila pemilu itu mengalami banyak kegagalan itu berarti demokrasi di negara tersebut kurang baik.
Demokrasi secara sederhana dapat diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Artinya rakyat berperan penting dalam keberlangsungan pemerintahan negara. Aktor-aktor pemerintahan seperti presiden, menteri dan anggota dewan meraka merupakan rakyat Indonesia, dan kebijakan yang ada di negara Indonesia ini dibuat oleh rakyat yang kemudian kebijakan itu untuk kepentingan dan kesejahteraan seluruh rakyat.
Salah satu prinsip dasar dari Demokrasi sebagai sistem politik adalah pembagian kekuasaan yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Pembagian kekuasaan ini salah satunya bertujuan agar tidak terjadi pemusatan atau wewenang disalah satu pihak atau lembaga, jadi agar pemerataan kekuasaan terjadi maka kekuasaan harus dibagi-bagi. Dalam menentukan para pemimpin dilembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif rakyat harus melalui yang namanya demokrasi langsung dimana rakyat bisa terlibat langsung untuk menentukan arah negara ini. Bentuk dari demokrasi secara langsung ini adalah dengan pencoblosan pada saat pemilu maupun pilkada yang nantinya hasil dari perhitungan suara rakyat yang akan menentukan siapakah penguasa yang mereka percayai untuk mensejahterakan mereka.
Pesta demokrasi seperti pemilu merupakan hal yang dinantikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Pasalnya melalui pemilu inilah yang nantinya akan menjadi harapan dari perubahan dan pergerakan sebuah negara. Rakyat Indonesia menaruh harapan besar ini kepada orang-orang yang mereka pilih dalam pemilu, para pemangku kekuasaan lah yang mereka harapkan untuk mensejahterakan mereka.
Beberapa tahun lalu tepatnya tahun 2019 merupakan pesta demokrasi terbesar sepanjang sejarah. Pasalnya, pemilihan presiden yang sering kali di selenggarakan terpisah dengan pemilihan anggota-anggota dewan pada tahun lalu diselenggarakan secara serentak. Tentunya hal ini telah melalui banyak pertimbangan dan juga memiliki tujuan tersendiri. Hal ini juga merubah tata kelola kepemiluan pada tahun 2019 dan juga memiliki kekurangan dan kelebihan tersendiri.
Pemilu serentak yang diselenggarakan pada 17 april 2019 lalu ini menjadi perubahan yang cukup besar dalam sistem pemilu di Indonesia. Pasalnya pemilu yang sering kali dilaksanakan secara terpisah kini menjadi serentak dengan anggapan bahwa pemilu serentak akan lebih menghemat anggaran dan efisiensi waktu. Ya, memang benar bahwa pemilu serentak ini menghemat waktu dan anggaran karena dilaksanakan dihari yang sama. Namun, apakah tidak ada kekurangan dari sistem pemilu serentak ini.
Tentunya pemilu serentak ini memiliki kekuarangan dimana, 5 surat suara yang diterima masyarakat merupakan jumlah yang cukup banyak dan pastinya diantara mereka pasti kesulitan untuk melakukan pencoblosan dan kebingunan karna jumlah partai yang banyak. Kemudian pada saat penghitungan surat suara mereka yang bertugas harus menghabiskan banyak waktu karna banyaknya jumlah surat suara sehingga tidak banyak dari mereka yang kelelahan bahkan ada petugas yang meninggal dunia. Pada sumber terkait yakni tulisan Perludem yang dimuat di media kompas.com yang menyatakan bahwa ada beberapa petugas yang meninggal dunia dan jatuh sakit karena pemilu serentak pada 2019 lalu. Selain itu juga terdapat beberapa kasus yang terjadi terkait dengan permasalahan teknis penyelenggaraan pemilu.
Dari beberapa kasus yang terjadi tentunya para petinggi negara menginginkan pemilu pada tahun 2019 ini menjadi jalan perubahan bagi pemilu tahun-tahun berikutnya. Salah satu perubahan nyata adalah pemilu yang diselenggarakan terpisah menjadi sistem pemilu yang diselenggarakan secara serentak. Tampak bahwa pemerintah ingin merubah dan memperbaiki sistem pemilu di Indonesia namun mereka tidak memperhatikan tantangan dari pemilu serentak ini dan tidak memperhitungkannya sehingga banyak terjadi kasus-kasus seperti di atas.
Pada dasarnya pemilu serentak di Indonesia bisa saja dilaksanakan namun pemerintah harus komprehensif dalam menata sistem kepemiluan serentak ini. Pemerintah juga harus mempertimbangkan keefektifan penyelenggaraan pemilu serentak di daerah-daerah dan juga memperhatikan tata kelola dari kepemiluan serentak ini. Pasalnya perubahan ini tidak hanya menyangkut kepemerintahan negara saja namun juga menyangkut seluruh rakyat Indonesia.
Oleh karena itu, pemerintah harus kembali mempertimbangkan sistem pemilu serentak ini dan tentunya dengan memperhatikan tantangan dan hambatan-hambatan yang nantinya bisa saja terjadi. Dan juga harus memperhatikan kasus-kasus yang pernah terjadi pada pemilu 2019 lalu agar pada pemilu selanjutnya kasus ini tidak lagi terjadi. Hal ini juga agar pemilu dapat berjalan dengan baik dan tentunya juga demokrasi akan semakin membaik.
Pemilu Serentak Apakah Sebuah Jalan Menuju Perubahan
