“Kami harapkan Desa Batu Beriga ini menjadi Zero Tambang, biarkan masyarakat bisa hidup tenang dengan alam yang sangat baik itu. PT Timah berjanji mencari jalan keluar, tapi yang ada selalu hanya CSR dan kompensasi. Mereka bilang akan menjaga lingkungan, tapi kita sudah melihat dampak dari penambangan di tempat lain seperti di Sukadamai dan Permis, yang justru merusak lingkungan tanpa reklamasi. Masyarakat yang jadi korban,” tegas Rina.
Tidak hanya menyoroti dampak lingkungan, Rina juga mengajak masyarakat setempat untuk melaporkan rencana penambangan ini ke jalur hukum jika PT Timah tetap bersikeras melanjutkan aktivitasnya. Ia mengungkapkan, Dewan hanya dapat mendampingi masyarakat dalam perjuangan mereka untuk memperoleh keadilan melalui gugatan di pengadilan.
“Kami siap mendampingi masyarakat untuk menggugat PT Timah dan pemerintah daerah yang telah mengeluarkan izin tersebut. Kerugian yang dialami masyarakat dan kerusakan lingkungan harus diangkat ke pengadilan. Prosedurnya juga harus dipertanyakan, jangan-jangan izinnya turun dari langit,” kata Rina dengan nada tajam.
Dalam audiensi yang dilakukan sebelumnya, PT Timah menyebut kompensasi berupa Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai salah satu solusi bagi masyarakat yang terdampak. Namun, Rina dengan tegas menyatakan bahwa CSR bukanlah solusi yang diinginkan masyarakat. Baginya, tanggung jawab yang lebih besar adalah terkait kerusakan lingkungan pasca penambangan.
“Yang kita harapkan bukan CSR, tapi tanggung jawab mereka terhadap kerusakan lingkungan. Bekas-bekas tambang di laut seperti di Permis dan Sukadamai itu rusak total, tidak ada reklamasi. Yang terjadi justru konflik sosial yang luar biasa,” ungkapnya.