Sebagai contoh, perusahaan dapat bekerja sama lebih erat dengan aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat untuk mengendalikan aktivitas penambangan ilegal yang semakin marak.
Sejumlah ahli menyarankan agar PT Timah juga mengembangkan mekanisme pelaporan yang dapat diakses oleh karyawan dan masyarakat, sehingga informasi mengenai aktivitas ilegal dapat segera ditindaklanjuti.
Selain itu, evaluasi berkala terhadap kepala unit yang bertugas di lapangan juga dianggap penting untuk memastikan kinerja mereka dalam mengawasi aktivitas penambangan sesuai dengan prosedur perusahaan.
Tantangan lain yang tak kalah penting adalah tanggung jawab sosial dan lingkungan yang harus dipenuhi oleh PT Timah sebagai perusahaan tambang. Penambangan ilegal berpotensi merusak ekosistem dan berdampak negatif pada kehidupan masyarakat sekitar.
Oleh karena itu, dibutuhkan langkah-langkah yang lebih konkret dari PT Timah dalam menjaga keseimbangan antara operasional tambang dan pelestarian lingkungan, seperti memberikan edukasi kepada penambang dan masyarakat mengenai pentingnya penambangan yang legal dan ramah lingkungan.
Melihat polemik yang muncul, solusi yang dapat diambil oleh PT Timah adalah memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, pemerintah, serta komunitas lokal. Selain itu, perusahaan juga perlu memperbaiki mekanisme komunikasi dengan media, sehingga informasi yang disampaikan tidak terkesan menutup diri atau melempar tanggung jawab.
Langkah transparansi dan komunikasi terbuka ini diharapkan dapat membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap PT Timah sebagai perusahaan yang bertanggung jawab dalam operasional tambangnya. Keterlibatan aktif dalam menangani isu ilegalitas dan dampak lingkungan akan memperlihatkan keseriusan PT Timah dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat, yang pada akhirnya akan memperkuat citra positif perusahaan di mata publik. (OB)