Kejaksaan Agung Ungkap Dugaan Korupsi Suap dan Gratifikasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Tetapkan Empat Orang Sebagai Tersangka

OKEYBOZ.COM, JAKARTA – Tim Penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di lima lokasi di DKI Jakarta pada Jumat (11/4). Penggeledahan ini terkait penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa suap dan/atau gratifikasi dalam penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menemukan sejumlah barang bukti berupa dokumen dan uang dalam berbagai mata uang. Barang bukti ini diduga kuat terkait tindak pidana korupsi yang melibatkan sejumlah pihak. Berikut adalah rincian barang bukti yang ditemukan:

Barang Bukti yang Ditemukan:

Di rumah Sdr. WG di Villa Gading Indah:

SGD 40.000

USD 5.700

200 Yuan

Rp10.804.000

Di dalam mobil Sdr. WG:

SGD 3.400

USD 600

Rp11.100.000

Di rumah Sdr. AR:

Rp136.950.000

1 unit mobil Ferrari Spider

1 unit mobil Nissan GT-R

1 unit mobil Mercedes Benz

Di dalam tas milik Sdr. MAN:

Amplop coklat berisi 65 lembar uang pecahan SGD 1.000

Amplop putih berisi 72 lembar uang pecahan USD 100

Dompet hitam berisi:

23 lembar uang pecahan USD 100

1 lembar uang pecahan SGD 1.000

3 lembar uang pecahan SGD 50

11 lembar uang pecahan SGD 100

Uang pecahan kecil lainnya

Selain barang bukti, penyidik membawa sejumlah orang untuk dimintai keterangan, termasuk Sdr. WG (Panitera Muda Perdata PN Jakarta Utara), Sdri. MS dan Sdr. AR (Advokat), Sdr. MAN (Ketua PN Jakarta Selatan), serta beberapa staf terkait.

Dugaan suap ini berkaitan dengan penanganan perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) pada 2022, yang melibatkan tiga korporasi besar: Permata Hijau Group, Wilmar Group, dan Musim Mas Group. Perkara ini sebelumnya telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PN Jakarta Pusat dengan putusan ontslag van alle recht vervolging (tidak memenuhi unsur tindak pidana).

Namun, penyidik menemukan bukti bahwa WG, MS, AR, dan MAN memberikan suap sebesar Rp60 miliar untuk mempengaruhi putusan tersebut. Suap ini bertujuan agar majelis hakim memberikan putusan yang menguntungkan terdakwa korporasi.

Setelah pemeriksaan intensif, Kejaksaan Agung menetapkan empat orang sebagai tersangka, yaitu:

WG (Panitera Muda Perdata PN Jakarta Utara) – Disangka melanggar Pasal 12 huruf a, Pasal 12B, Pasal 5 ayat (2), dan Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

MS (Advokat) – Disangka melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 5 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999.

AR (Advokat) – Disangka melanggar pasal yang sama dengan MS.

MAN (Ketua PN Jakarta Selatan) – Disangka melanggar Pasal 12 huruf c, Pasal 6 ayat (2), dan Pasal 12B UU No. 31 Tahun 1999.

Keempat tersangka ditahan selama 20 hari di berbagai lokasi, termasuk Rutan Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK dan Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung.

Kasus ini bermula dari penyidikan korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya pada 2022. Jaksa Penuntut Umum menuntut ketiga korporasi dengan denda Rp1 miliar serta uang pengganti kerugian negara hingga Rp11,88 triliun. Namun, majelis hakim memutuskan perkara ini bukan tindak pidana.

Kepala Pusat Penerangan Hukum, Dr. Harli Siregar, menegaskan bahwa Kejaksaan Agung berkomitmen untuk mengungkap tuntas kasus ini. “Penetapan tersangka ini merupakan langkah awal. Kami akan terus mendalami fakta dan mengumpulkan bukti tambahan guna memastikan semua pihak yang terlibat mempertanggungjawabkan perbuatannya,” ujarnya.

Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi:

M. Irwan Datuiding, S.H., M.H. (Kabid Media dan Kehumasan)

Dr. Andrie Wahyu Setiawan, S.H., S.Sos., M.H. (Kasubid Kehumasan)

Kontak: 081272507936
Email: humas.puspenkum@kejaksaan.go.id

Dokumen telah diformat ulang dan disusun dalam gaya jurnalistik formal. Jika ada tambahan atau perubahan yang diperlukan, silakan beri tahu.