Dishub Babel Bahas Retribusi Baru, Dorong Inovasi Pendapatan untuk Tingkatkan PAD

Editor: Aditya.

OKEYBOZ.COM, PANGKALPINANG – Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Dishub Babel) menggagas terobosan baru dengan membahas sejumlah usulan retribusi potensial dalam rapat internal yang digelar Selasa, 2 Juli 2025.

Rapat yang berlangsung di ruang pertemuan Dishub Babel ini dipimpin oleh Plt. Sekretaris Dinas Perhubungan, Hendra Irfansyah, mewakili Kepala Dishub Babel, Asban Aris. Pertemuan dihadiri jajaran pejabat eselon dan staf dinas, dengan agenda utama menelaah peluang retribusi baru dari sektor transportasi dan pemanfaatan aset daerah.

“Kami mendorong adanya potensi retribusi baru yang dapat dikelola secara optimal oleh Dishub Babel guna memperkuat PAD. Sektor perhubungan memiliki ruang besar untuk digali, dan ini harus dimanfaatkan dengan serius,” tegas Hendra dalam paparannya.

Beberapa usulan konkret yang mengemuka dalam diskusi meliputi:

Pemungutan SPM (Surat Persetujuan Memuat) kapal angkutan penyeberangan, yang dinilai masih memiliki celah peningkatan penerimaan;

Sewa penggunaan skylift milik Dishub yang bisa dimanfaatkan pihak ketiga untuk berbagai keperluan teknis;

Pemanfaatan barrier Dishub untuk kegiatan komersial, seperti event balapan yang kerap digelar di jalan provinsi kawasan Kantor Gubernur.

Usulan-usulan ini dinilai tidak hanya berpeluang menambah kas daerah, tetapi juga memperkuat kehadiran Dishub sebagai instansi yang adaptif dan produktif di tengah dinamika kebutuhan pelayanan publik.

Di akhir rapat, Hendra menekankan bahwa langkah-langkah strategis ini harus disertai dengan penyusunan regulasi yang kuat agar pelaksanaannya legal, terukur, dan berdampak positif.

“Kami berkomitmen untuk terus berinovasi dan menjadi motor penggerak pembangunan daerah. Tentu semua ini harus didukung oleh regulasi yang jelas sebagai payung hukum,” tambahnya.

Dengan sinergi dan kreativitas, Dishub Babel berharap mampu menjadi contoh bagaimana lembaga pemerintah daerah bisa menjadi lokomotif pendapatan tanpa mengabaikan pelayanan publik yang berkualitas. (*)