Pendapatan APBD Babel 2025 Baru 45%, DPRD Desak Optimalisasi Kinerja Pemerintah Daerah
OKEYBOZ.COM, PANGKALPINANG – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) memberikan sorotan tajam terhadap rendahnya realisasi pendapatan APBD Perubahan 2025 yang baru mencapai 45 persen. Hal ini terungkap dalam Rapat Badan Anggaran (Banggar) saat membahas Hasil Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Jumat (25/07/2025).
Anggota DPRD Babel, Iskandar, menyampaikan keprihatinannya terhadap minimnya pendapatan daerah yang terealisasi hingga saat ini. Ia juga mengingatkan agar waktu yang tersisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mengejar target yang telah ditetapkan.
“Masih ada lima hari, ya mudah-mudahan bisa mendekati target. Tapi angka 45% ini menunjukkan bahwa kita perlu bekerja lebih keras,” tegasnya.
Sementara itu, Eddy, anggota Banggar lainnya, menyoroti minimnya detail pembahasan terhadap target belanja sisa serta realisasi pemutihan pajak yang dinilai masih sangat jauh dari harapan.
“Realisasi dari pemutihan pajaknya masih jauh sekali. Targetnya belum kelihatan berhasil,” ujarnya kepada wartawan.
Situasi ini mencerminkan adanya potensi inefisiensi pengelolaan keuangan daerah. Di tengah tuntutan pembangunan dan pelayanan publik, kegagalan mencapai target pendapatan akan berdampak langsung pada keberlangsungan program-program prioritas pemerintah.
Iskandar menegaskan pentingnya optimalisasi peran seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar target pendapatan dan belanja dapat berjalan seimbang dan terukur. Ia juga menekankan bahwa rendahnya realisasi bukan hanya soal angka, tetapi menyangkut kepercayaan publik dan kesejahteraan masyarakat.
“Anggaran bukan sekadar formalitas, tapi alat mewujudkan kesejahteraan. Jangan sampai anggaran hanya berhenti di atas kertas,” imbuhnya.
Banggar DPRD Babel menilai perlunya evaluasi mendalam terhadap strategi pengumpulan pendapatan daerah, termasuk retribusi dan pemutihan pajak yang belum mencapai hasil signifikan.
Langkah percepatan realisasi pendapatan dan belanja harus disertai dengan transparansi data dan akuntabilitas eksekusi program, agar tidak berujung pada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang tinggi di akhir tahun.
Rapat Banggar akan dilanjutkan usai ibadah Salat Jumat untuk memfinalisasi sejumlah keputusan krusial dalam pembahasan APBD Perubahan 2025.
Pos terkait
Update
Tidak ada komentar