Langgar Aturan ,PT Timah Tbk Akan Tindak Tegas Kolektor Nakal
OKEYBOZ.COM – PT Timah Tbk menegaskan akan mengambil langkah tegas untuk menekan kebocoran pendapatan yang ditaksir mencapai 80 persen dari total produksi perusahaan.
Kebocoran itu disebut terjadi akibat praktik para kolektor timah. Dua opsi disiapkan: membina kolektor yang bersedia bekerjasama, atau menindak tegas kolektor yang melanggar aturan.
Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Utama PT Timah, Restu Widiyantoro, saat Rapat Dengar Pendapat bersama pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di ruang kerja Ketua DPRD, Sabtu (13/09/2025).
Restu hadir didampingi Direktur Keuangan Fina Eliani, Kepala Satgas Internal PT Timah, serta sejumlah pimpinan perusahaan anggota Holding Industri Pertambangan MIND ID. Sementara dari DPRD hadir Ketua Didit Srigusjaya, Wakil Ketua Eddy Iskandar, dan sejumlah anggota dewan.
Restu mengungkapkan, informasi soal kebocoran pendapatan ini ia ketahui setelah menindaklanjuti pernyataan anggota DPRD Babel, Rina Tarol, beberapa waktu lalu.
Menurutnya, para kolektor justru menjadi pihak yang paling diuntungkan dari aktivitas tambang ilegal, bukan masyarakat.
“Karena itu, yang harus ditertibkan sebenarnya adalah kolektor. Kalau tidak, masalah ini tidak akan selesai,” tegasnya
Ia juga mengakui upaya penertiban kolektor bukan perkara mudah. Beberapa kasus pernah dibawa ke ranah hukum, namun tidak tuntas.
“Mereka punya pola untuk melindungi diri. Itulah yang menyulitkan kami,” jelasnya.
Keberadaan Satgas Halilintar yang dibentuk pemerintah pusat dinilai menjadi angin segar bagi PT Timah untuk memperkuat penertiban.
“Saat ini satgas masih tahap orientasi dan mengenali medan. Jika fase itu selesai, kami akan laporkan perkembangan lebih lanjut kepada pimpinan dewan,” kata Restu.
Dalam pertemuan itu, turut dibahas isu-isu strategis, mulai dari kelangsungan usaha, perlindungan tenaga kerja, tata kelola pertambangan, hingga dampak lingkungan.
Restu menegaskan, perusahaan berkomitmen menjaga stabilitas usaha tanpa melakukan pemutusan hubungan kerja.
“Mudah-mudahan kondisi ini bisa bertahan selama SDM lokal tetap diberdayakan,” ujarnya.
Terkait fluktuasi harga timah, Restu menyebut pihaknya segera menggelar rapat internal untuk menentukan harga sementara, meski keputusan final berada di luar kewenangan PT Timah sepenuhnya.
“Kami ingin masyarakat tidak menunggu terlalu lama. Selain itu, sistem pengawasan juga diperkuat lewat pemasangan CCTV dan penataan ulang pengamanan internal,” tambahnya.
Wakil Ketua DPRD Babel, Eddy Iskandar, menekankan bahwa timah merupakan komoditas vital bagi masyarakat, sehingga pengelolaannya harus memberi manfaat luas.
“Kami mendukung program PT Timah. Menurut informasi dari Kemendagri, baik penambang legal maupun ilegal tetap diserap PT Timah sehingga hasilnya masuk ke perusahaan dan memberi kontribusi bagi daerah. Harapannya, kesejahteraan masyarakat semakin meningkat,” ucap Eddy.
Sejumlah anggota dewan juga menyampaikan catatan kritis. Ketua Komisi III menyoroti harga timah yang kurang kompetitif serta persoalan lingkungan.
Sementara Rina Tarol mendesak PT Timah memperbaiki tata kelola, mencegah penyelundupan, dan memangkas birokrasi.
“Jangan sampai Satgas malah jadi beban baru. Kami ingin solusi nyata, bukan sekadar membagi kue lewat koperasi,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Himmah Olivia yang menekankan pentingnya kepastian harga.
“Masyarakat menunggu kejelasan. PT Timah harus memberikan solusi realistis, jangan biarkan masyarakat dalam ketidakpastian,” katanya.
Sebagai tindak lanjut, Restu berjanji meninjau sejumlah lokasi tambang potensial dan menata kembali tambang kecil agar tetap produktif sekaligus bermanfaat bagi masyarakat.
Pos terkait
Update
Tidak ada komentar