Terhenti Pembelian Pasir Timah, Beliadi Desak PT Timah Segera Koordinasi dengan Forkopimda  

PANGKALPINANG, OKEYBOZ.COM – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung Beliadi, mendesak PT Timah Tbk segera berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) guna mencari jalan keluar atas terhentinya pembelian pasir timah masyarakat di Belitung dan Belitung Timur. Langkah ini dinilai sangat mendesak sebelum keresahan yang melanda ribuan penambang berubah menjadi krisis ekonomi yang lebih luas.

Penghentian pembelian yang terjadi saat ini bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan telah menjadi ancaman nyata bagi sumber penghidupan warga yang selama ini menggantungkan nasib pada sektor pertambangan timah.

“PT Timah harus segera berkoordinasi dengan Forkopimda untuk mengambil sikap. Jangan sampai persoalan ini terus berlarut karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat penambang di Belitung dan Belitung Timur,” tegas Beliadi.

Politisi Partai Gerindra ini menegaskan masih ada langkah yang bisa ditempuh meskipun persoalan teknis terkait Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) belum rampung. Masyarakat tidak boleh menjadi pihak yang paling menderita akibat keterlambatan penyelesaian masalah tersebut.

Sebagai solusi sementara, Beliadi mengusulkan agar hasil tambang masyarakat Belitung dapat disalurkan ke fasilitas pembelian PT Timah yang ada di Pulau Bangka.

Mekanisme teknis dan pengawasan menjadi tanggung jawab perusahaan, namun yang terpenting roda ekonomi rakyat tidak berhenti berputar.

“Misalnya, pasir timah dari Belitung dimasukkan dulu ke Bangka. Soal mekanisme dan pengawasan teknisnya tentu menjadi tanggung jawab PT Timah untuk mengaturnya. Yang terpenting, masyarakat tetap memiliki akses menjual hasil tambangnya,” ujarnya.

Menurut Beliadi, permasalahan RKAB sejatinya hanya berkaitan dengan urusan administrasi dan teknis yang seharusnya cepat tuntas jika komunikasi berjalan baik.

Ia meminta PT Timah selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lebih proaktif menyelaraskan langkah dengan Pemerintah Provinsi termasuk Gubernur, demi menjawab keresahan yang melanda masyarakat.

“Ini sebenarnya persoalan kecil kalau komunikasi berjalan dengan baik. PT Timah sebagai BUMN harus selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar solusi bisa segera ditemukan,” katanya.

Lebih jauh, Beliadi menyoroti pola masalah yang selalu berulang setiap tahun. Kondisi ini menandakan perlunya pembenahan sistem secara menyeluruh agar penambang tidak terus-menerus dihantui ketidakpastian saat hendak menjual hasil keringat mereka.

“Setiap tahun persoalan seperti ini selalu muncul. Berbulan-bulan masyarakat kesulitan menjual timahnya. PT Timah harus berbenah agar masalah ini tidak terus terulang,” tegasnya.

Bagi Beliadi, penyelesaian masalah ini bukan lagi sekadar urusan industri, melainkan soal menjaga dapur ribuan keluarga tetap mengepul. Setiap hari yang berlalu tanpa solusi berarti bertambah berat beban ekonomi yang harus ditanggung masyarakat luas.

“Ini sudah urusan perut dan menyangkut hajat hidup orang banyak, khususnya para penambang di Pulau Belitung. Semua pihak harus sigap dan secepat mungkin mengambil keputusan agar masyarakat tidak semakin dirugikan,” pungkasnya.(OB)