PANGKALPINANG, OKEYBOZ.COM — Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Pangkalpinang, Juhaini, menegaskan setiap rupiah anggaran pemerintah tidak boleh mengalir keluar daerah, melainkan harus menjadi mesin penggerak ekonomi warga. Ia mendorong seluruh perangkat daerah memanfaatkan ekosistem digital Toko Daring Ayoo Mall guna memastikan minimal 40 persen belanja barang dan jasa terserap oleh produk UMKM serta koperasi lokal.
Pernyataan itu disampaikannya saat membuka Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pemanfaatan Lokapasar (E-Marketplace) Ayoo Mall di Ruang Pertemuan Balai Betason Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Selasa (15/9/2026).
“Jangan sampai produk masyarakat kita ada di depan mata, tetapi belanja pemerintah justru mengalir keluar daerah. Anggaran harus kembali memberi manfaat kepada warga,” tegas Juhaini.
Kebijakan ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya, yang mewajibkan alokasi paling sedikit 40 persen nilai anggaran belanja barang dan jasa untuk produk Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi dalam negeri.
Juhaini menekankan digitalisasi pengadaan bukan sekadar berpindah dari kertas ke layar, melainkan perubahan cara kerja menyeluruh. Mulai dari perencanaan kebutuhan, pemaketan, hingga pembelian, pemerintah harus membuka ruang selebar-lebarnya bagi produk lokal yang memenuhi standar, kualitas, serta harga yang wajar.
“Yang kita inginkan adalah perubahan cara kerja. Bukan hanya sistem digital, tetapi ekosistem digital yang nyata,” ujarnya.
Kepada pelaku UMKM, Juhaini mengingatkan kesempatan ini tidak boleh dilewatkan. Pengadaan pemerintah bukan milik perusahaan besar saja, justru kebijakan afirmasi memberi ruang khusus bagi usaha kecil, asalkan dibarengi kelengkapan legalitas, kualitas produk, harga kompetitif, serta kemampuan memanfaatkan teknologi.
“Jangan hanya datang, mendengarkan, lalu pulang. Pelajari, praktikkan, manfaatkan, dan jadikan peluang usaha ini,” ajaknya.
Sinergi dengan PT Air Mas Perkasa yang mengelola Ayoo Mall diharapkan membawa produk lokal masuk ke seluruh kebutuhan pemerintahan: perlengkapan kantor, konsumsi, jasa, kerajinan, hingga produk kreatif.
“Produk lokal diproduksi, dipasarkan, dibeli, usahanya berkembang, lapangan kerja bertambah, dan ekonomi daerah bergerak. Itu tujuan sebenarnya,” pungkas Juhaini.
Teknologi, katanya, bukan tujuan akhir, melainkan jembatan agar kebijakan pemerintahan dan potensi warga saling bertemu, membawa kesejahteraan yang lebih merata di Pangkalpinang.(OB/W*)
Tidak ada komentar