
PANGKALPINANG, OKEYBOZ.COM – Ikatan Karyawan Timah (IKT) meminta DPRD dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melibatkan perwakilan karyawan dan pekerja PT TIMAH (Persero) Tbk dalam pembahasan ulang revisi Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).
Ketua Umum IKT, Riki Febriansyah mengatakan, perubahan zonasi perlu mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi terhadap ribuan pekerja PT TIMAH beserta keluarganya yang menggantungkan penghidupan pada kegiatan pertambangan legal.
Menurutnya, kepastian terhadap wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT TIMAH yang telah memiliki legalitas juga harus menjadi perhatian. Perubahan zonasi perlu dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan proses perizinan, status kawasan, serta keberlangsungan usaha dan mata pencaharian pekerja.
Riki menegaskan, wilayah IUP tersebut memiliki arti strategis bagi keberlanjutan perusahaan karena menyimpan potensi cadangan timah yang menjadi salah satu penopang produksi dan industri timah nasional.
IKT juga mengingatkan bahwa keberadaan PT TIMAH memiliki keterkaitan erat dengan perekonomian masyarakat Bangka Belitung, mulai dari tenaga kerja, keluarga karyawan hingga pelaku usaha dalam rantai ekonomi pertambangan.
Karena itu, IKT mengajak seluruh pihak mengedepankan dialog terbuka dalam menyikapi perbedaan kepentingan antara sektor pertambangan dan perikanan. Penataan zonasi diharapkan mampu menjaga kelestarian wilayah pesisir tanpa mengabaikan keberlangsungan mata pencaharian masyarakat.
IKT turut menyatakan dukungan terhadap perbaikan tata kelola pertambangan dan upaya pencegahan aktivitas tambang ilegal. Regulasi yang tepat dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi pekerja yang bergantung pada kegiatan pertambangan legal.
“Kepastian regulasi, perlindungan mata pencaharian masyarakat, keberlanjutan sektor pertambangan, dan kelestarian wilayah pesisir harus ditempatkan dalam pembahasan yang seimbang,” tutup Riki. (*)
Tidak ada komentar