
BANGKA, OKEYBOZ.COM – Di saat masyarakat berjuang menghidupkan pariwisata Pantai Takari, aktivitas puluhan rajuk selam justru diduga menjadi ancaman bagi sumber penghidupan mereka.
Pantai yang dahulu ramai dikunjungi kini mulai ditinggalkan wisatawan, sementara pengelola hanya bisa mengeluhkan pendapatan yang terus merosot.
Air laut yang sebelumnya menjadi daya tarik wisatawan untuk berenang, kini dikeluhkan keruh dan dipenuhi lumpur akibat aktivitas rajuk selam. Dampaknya, kunjungan wisatawan lokal merosot tajam dan pendapatan pengelola Pantai Takari ikut terjun bebas.
Ironisnya, aktivitas tambang tersebut berlangsung di kawasan yang selama ini menjadi tumpuan ekonomi warga, sementara pengelola mengaku belum melihat langkah tegas dari pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP), PT Timah, untuk menertibkan aktivitas yang diduga ilegal tersebut.
Jon, salah satu pengelola Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Pantai Takari, mengungkapkan, sebelum puluhan rajuk selam beroperasi di depan pantai, pemasukan pengelola rata-rata mencapai Rp6 juta per minggu.
Namun, sejak aktivitas penambangan marak, pendapatan tersebut anjlok drastis. Bahkan, untuk memperoleh Rp1 juta dalam sepekan kini semakin sulit.
“Sejak rajuk selam nambang di depan pantai ini, dampaknya luar biasa. Sebelumnya pemasukan rata-rata mencapai Rp6 juta per minggu, sekarang Rp1 juta pun sulit didapat,” ungkap Jon, Kamis (19/11/2026).
Menurutnya, penurunan pendapatan tersebut tidak terlepas dari semakin berkurangnya wisatawan yang berkunjung. Kondisi air laut yang keruh dan tepi pantai yang dipenuhi lumpur membuat pengunjung enggan mandi maupun berenang.
“Biasanya pengunjung yang datang pasti mandi. Kalau sekarang tidak lagi karena pantai ini dipenuhi lumpur dampak dari rajuk selam yang beraktivitas di depan Pantai Takari,” ujarnya.
Persoalan ini bukan sekadar soal berkurangnya jumlah wisatawan atau merosotnya pendapatan pengelola. Aktivitas tambang tersebut juga dinilai mengancam keberlangsungan usaha masyarakat yang selama ini berupaya menghidupkan kawasan wisata Pantai Takari.
Jon menjelaskan, Pantai Takari dikelola masyarakat dari dua dusun, yakni Tanjung Ratu dan Karang Panjang melalui Pokdarwis. Pengelolaan tersebut turut membuka peluang penghasilan bagi warga sekitar, termasuk mereka yang telah memasuki usia lanjut dan tidak lagi memiliki banyak pilihan pekerjaan.
“Usia sudah 60-an. Mau cari kerja di mana di usia lanjut saat ini. Tapi semenjak pantai ini kita kelola, alhamdulillah kita dapat penghasilan dari sini. Namun, dengan kondisi yang ada sekarang, kadang-kadang untuk beli beras saja susah akibat sepinya pengunjung,” tuturnya.
Kondisi tersebut membuat masyarakat mempertanyakan tanggung jawab pemilik IUP terhadap aktivitas penambangan yang diduga ilegal di kawasan perairan depan Pantai Takari.
Jon berharap PT Timah tidak membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut. Sebab, keberadaan puluhan rajuk selam bukan hanya berdampak terhadap lingkungan pesisir, tetapi juga langsung menghantam sumber penghidupan masyarakat yang mengelola kawasan wisata.
“Di depan ini kan IUP Timah. Kami harap pemilik IUP mengambil sikap untuk menindaklanjuti aktivitas ilegal di depan Pantai Takari ini. Karena keberadaan mereka telah membuat periuk kami terbalik,” tegasnya.
Bupati Akui Kewenangan Penambangan di Provinsi
Sementara itu, Bupati Bangka, Fery Insani, saat dikonfirmasi mengenai maraknya aktivitas rajuk selam di depan Pantai Takari, mengaku pemerintah kabupaten tidak memiliki ruang kewenangan yang besar untuk melakukan penindakan terhadap aktivitas pertambangan di kawasan tersebut.
Menurut Fery, perairan Pantai Takari secara khusus masuk dalam zona pertambangan berdasarkan dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Selain itu, kewenangan terkait aktivitas pertambangan di wilayah tersebut berada di tangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Kendati demikian, Fery menyatakan pemerintah kabupaten tetap dapat mengambil langkah apabila aktivitas tersebut memicu konflik kepentingan antara sektor pariwisata, pertambangan, dan kelompok pemerhati lingkungan hingga berpotensi mengganggu ketenteraman serta ketertiban masyarakat.
Ia menyebut pemerintah daerah dapat turun langsung dengan dukungan kepolisian sesuai standar operasional prosedur (SOP), terutama untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
“Nah, kalau ada potensi itu, makanya kami turun dibackup oleh polisi sesuai dengan SOP,” kata Fery.
Pernyataan tersebut menyisakan persoalan yang perlu mendapat perhatian. Di satu sisi, masyarakat berupaya mempertahankan kawasan wisata sebagai sumber penghidupan. Namun, di sisi lain, aktivitas rajuk selam yang diduga ilegal terus dikeluhkan karena dampaknya dirasakan langsung oleh warga.
Kini, masyarakat Pantai Takari menanti sikap konkret pihak-pihak berwenang. Sebab, jika persoalan ini terus dibiarkan, bukan hanya keindahan pantai yang terancam, tetapi juga sumber ekonomi warga yang selama ini bertahan dari kunjungan wisatawan. (Syarif/Radak)
Tidak ada komentar