BANGKA BARAT, OKEYBOZ.COM – Puluhan hektare lahan dibuka, kawasan sungai ikut tersentuh, sementara kejelasan peruntukan dan legalitasnya masih menjadi tanda tanya.
Situasi ini mencuat di Desa Tumbakpetar, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, menyusul temuan Pemkab terhadap aktivitas land clearing yang dikaitkan dengan rencana pembangunan PKS.
Temuan ini memunculkan tanda tanya besar terkait legalitas dan pengawasan aktivitas perusahaan yang disebut-sebut tengah mempersiapkan pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS).
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka Barat bahkan menemukan adanya ketidaksesuaian antara titik lokasi yang diajukan dalam permohonan izin pembangunan PKS dengan kondisi pembukaan lahan di lapangan.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Bangka Barat, Abimanyu, mengungkapkan temuan tersebut setelah tim gabungan yang dipimpin Asisten I Setda Bangka Barat bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis melakukan pengecekan langsung ke lokasi.
“Jadi memang menemukan ada pembukaan lahan yang sampai ke sungai. Tapi yang diajukan izin untuk pendirian Pabrik Kelapa Sawit (PKS)-nya sebenarnya jauh dari sungai untuk titik yang diajukan,” ungkap Abimanyu, Kamis (19/11/2026).
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena sebelumnya, dalam audiensi di Gedung OR I Setda Bangka Barat, pemerintah daerah telah meminta agar seluruh aktivitas di lapangan dihentikan sementara sampai tim teknis melakukan pemeriksaan terhadap kondisi sebenarnya.
Namun, hasil peninjauan justru memperlihatkan adanya pembukaan lahan yang menjangkau kawasan sungai.
Lebih jauh, Pemkab Bangka Barat mengaku belum memperoleh kepastian mengenai peruntukan lahan yang telah dibuka hingga puluhan hektare tersebut. Apakah untuk perkebunan kelapa sawit, pembangunan fasilitas perusahaan, atau kepentingan lainnya, masih menjadi tanda tanya.
Abimanyu menegaskan, apabila pembukaan lahan tersebut diperuntukkan bagi perkebunan kelapa sawit, perusahaan tidak bisa mengabaikan kewajiban perizinan, termasuk pengurusan Hak Guna Usaha (HGU).
“Kita tidak tahu pembukaan lahan itu sebenarnya untuk apa. Apakah untuk perkebunan sawit atau untuk apa? Karena konsentrasi kita terkait izin adalah pabrik kelapa sawitnya. Kalaupun lahan yang dibuka itu untuk perkebunan sawit, apalagi sampai puluhan hektare, seharusnya ada izin juga dan mengurus Hak Guna Usaha (HGU)-nya walaupun baru land clearing,” tegasnya.
Persoalan semakin serius karena aktivitas land clearing tersebut terindikasi menyentuh kawasan DAS. Pemerintah daerah mengingatkan bahwa kegiatan pembukaan lahan di sekitar aliran sungai tidak bisa dilakukan sembarangan karena terdapat ketentuan lingkungan hidup yang wajib dipatuhi.
Abimanyu menyebut, apabila aktivitas tersebut terbukti merusak ekosistem sungai maupun kawasan DAS, Pemkab Bangka Barat tidak menutup kemungkinan mengambil langkah penindakan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Ketika memang ada kegiatan di sepanjang DAS, ada aturan lingkungan yang mengatur itu dan harus ditindak sebetulnya. Kalau terkait aliran sungai, memang ada indikasinya (perusakan lingkungan) seperti itu. Tidak menutup kemungkinan ketika ada kegiatan lanjutan yang sudah memengaruhi daerah aliran sungai, bahkan sungainya, tetap akan kita tindaklanjuti,” jelasnya.
Tak hanya pembukaan lahan untuk perkebunan dan rencana pembangunan PKS, Pemkab Bangka Barat juga mulai menerima informasi mengenai dugaan aktivitas pertambangan timah di kawasan tersebut.
Meski demikian, pemerintah daerah mengakui belum melakukan pemantauan lebih jauh terhadap informasi tersebut.
Di tengah berbagai temuan dan dugaan persoalan itu, Abimanyu menegaskan bahwa Pemkab Bangka Barat tidak bermaksud menghambat investasi. Namun, investasi tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan ketentuan hukum, kelestarian lingkungan, maupun kepentingan masyarakat setempat.
“Intinya Pemkab Bangka Barat tetap mendukung investasi, tapi harapannya dilakukan sesuai aturan yang berlaku, baik aspek administrasi maupun lingkungan hidup. Artinya ketika melakukan investasi harus clean and clear, administrasinya dilalui, lingkungan hidupnya diperhatikan, dan masyarakat sekitar juga diperhatikan,” pungkasnya.
Belum Kantongi Izin
Sorotan terhadap aktivitas pembukaan lahan di Tumbakpetar bukan persoalan baru. Sebelumnya, Bupati Bangka Barat, Markus, telah menegaskan bahwa perusahaan yang melakukan land clearing untuk rencana pembangunan pabrik CPO tersebut belum mengantongi izin resmi.
Pernyataan itu disampaikan Markus seusai memimpin audiensi terkait konflik lahan antara perusahaan dan masyarakat Desa Tumbakpetar di Gedung OR I Kantor Bupati Bangka Barat, Jumat (25/9/2026).
“Mereka baru mengajukan, baru mau mengajukan, belum ada izinnya,” tegas Markus saat itu.
Dengan adanya temuan terbaru berupa pembukaan lahan hingga kawasan sungai, persoalan ini kini tidak lagi sebatas konflik lahan antara perusahaan dan masyarakat. Legalitas kegiatan, kejelasan peruntukan puluhan hektare lahan, kepatuhan terhadap ketentuan HGU, hingga dugaan dampak terhadap ekosistem DAS menjadi pekerjaan rumah yang harus dijawab pemerintah daerah.
Publik pun menanti langkah konkret Pemkab Bangka Barat. Jangan sampai pembukaan lahan telanjur meluas, sementara kepastian perizinan dan perlindungan lingkungan justru tertinggal di belakang. (Dev/Radak)
Tidak ada komentar