Hampir 1 Ton Timah per Malam, JP Disebut Jadi Penampung Hasil Tambang Parit 40

waktu baca 5 menit
Jumat, 20 Nov 2026 17:16 33 dika okeyboz

SUNGAILIAT, OKEYBOZ.COM – Hampir satu ton pasir timah setiap malam. Angka fantastis ini mencuat dari dugaan aktivitas pembelian timah oleh kolektor di kawasan Matras, Sungailiat.

Pasir timah tersebut disebut berasal dari sejumlah lokasi tambang yang diduga ilegal, termasuk kawasan Parit 40 yang kini disorot akibat kerusakan lingkungan.

Dua nama kolektor lokal, masing-masing berinisial JP di Lingkungan Matras dan RZ di kawasan Bedeng Ake, Kelurahan Sinar Jaya Jelutung (Sinjel), disebut-sebut menjadi tempat penampungan pasir timah hasil aktivitas penambangan masyarakat, termasuk dari kawasan Parit 40 Matras.

Informasi yang dihimpun di lapangan menyebutkan, sebuah rumah di tepi jalan utama menuju Pantai Matras diduga menjadi lokasi transaksi pembelian pasir timah. Aktivitas tersebut disebut berlangsung hampir setiap hari, terutama menjelang waktu magrib hingga malam hari.

Seorang sumber berinisial D, Jumat (20/11/2026), mengungkapkan bahwa rumah yang disebut milik JP itu kerap didatangi para penambang yang hendak menjual hasil tambang mereka.

Bahkan, volume pasir timah yang diduga dibeli setiap malam disebut-sebut mencapai hampir satu ton.

“JP itu kolektor besar di Matras ini. Setiap malam ramai, rumah itu ramai didatangi penambang yang menjual timah ke bos JP. Rata-rata setiap malam hampir satu ton,” ungkap D.

Menurut sumber tersebut, pasir timah yang dibeli diduga berasal dari sejumlah lokasi penambangan yang tidak memiliki legalitas, termasuk kawasan Parit 40 dan sejumlah titik di sekitar daerah aliran sungai (DAS) Sungailiat.

Persoalan ini bukan hanya menyangkut aktivitas penambangan, tetapi juga rantai perdagangan dan penampungan hasil tambang yang diduga ilegal.

Sebab, apabila benar pasir timah tersebut berasal dari aktivitas penambangan tanpa izin, legalitas sumber material hingga dokumen pengangkutan dan penampungannya patut dipertanyakan.

D bahkan menduga aktivitas penampungan yang dilakukan JP tidak dilengkapi perizinan sebagaimana ketentuan yang berlaku.

“Dugaan kita enggak ada izin tampungnya itu, karena barangnya juga didapat dari kegiatan ilegal para penambang,” katanya.

Dari keterangan sumber, pasir timah yang dibeli dari para penambang terlebih dahulu dikumpulkan di lokasi tersebut. Setelah terkumpul selama dua hingga tiga hari, material itu kemudian diduga dikirim kepada pembeli yang disebut sebagai bos besar JP di wilayah Sungailiat.

“Pasir timah itu dibeli dari penambang lalu ditampung di rumahnya bos JP. Nanti sekitar dua hingga tiga hari, timah itu akan dibawa ke tempat bos besarnya si JP ini. Domisili bos besar JP ini di seputaran wilayah Sungailiat,” bebernya.

Kolektor Bedeng Ake Ikut Disebut

Tak hanya JP di Matras, aktivitas serupa juga diduga berlangsung di kawasan Bedeng Ake, Kelurahan Sinar Jaya Jelutung.

Seorang sumber lain berinisial NR menyebut kolektor berinisial RZ diduga membeli dan menampung pasir timah dari para penambang yang beroperasi di kawasan Parit 40 Matras.

Kawasan Parit 40 sendiri menjadi perhatian karena disebut-sebut terdapat aktivitas penambangan yang merambah sejumlah area dengan status kawasan hutan.

Secara administratif, wilayah Parit 40 Matras berada di Lingkungan Ake, Kelurahan Sinar Jaya Jelutung, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, yang berbatasan dengan Lingkungan Matras dan Aek Antu.

Sumber menyebut sejumlah titik di kawasan tersebut masuk dalam kawasan hutan dengan berbagai fungsi, mulai dari hutan lindung, hutan lindung pantai, kawasan konservasi hingga hutan produksi.

Jika informasi tersebut benar, persoalan penambangan di Parit 40 bukan lagi sebatas pelanggaran tata niaga timah. Aktivitas yang diduga merambah kawasan hutan juga berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan kerusakan lingkungan yang lebih luas.

NR mengungkapkan, hasil penambangan dari kawasan tersebut diduga mengalir ke sejumlah kolektor untuk kemudian ditampung dan diperdagangkan.

“Para kolektor ini tidak tersentuh karena diduga sudah koordinasi dengan oknum-oknum aparat. Kroscek saja, pasir timah itu didapat dari mana, pasti dari Parit 40. Semua orang tahu itu,” ujar NR.

Tuduhan mengenai dugaan koordinasi dengan oknum aparat tersebut merupakan pernyataan sumber yang masih memerlukan pembuktian. Namun, informasi ini menjadi alasan penting bagi aparat penegak hukum untuk menelusuri kemungkinan adanya pihak-pihak yang melindungi aktivitas perdagangan pasir timah ilegal.

Tambang Diduga Merambah Hutan, Siapa yang Bertanggung Jawab?

Lebih jauh, NR menyebut sejumlah titik di kawasan Parit 40 Matras mengalami kerusakan akibat aktivitas penambangan yang diduga berlangsung tanpa izin.

Kondisi kawasan yang disebut telah luluh lantak akibat pengerukan tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai pengawasan dan penegakan hukum di wilayah itu.

Pasalnya, aktivitas penambangan yang disebut berlangsung cukup lama semestinya menjadi perhatian instansi terkait, baik aparat kepolisian maupun Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) yang memiliki kewenangan pengelolaan kawasan hutan sesuai wilayah kerjanya.

Jika aktivitas tersebut benar terjadi di kawasan hutan tanpa izin, siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan? Mengapa aktivitas penambangan dan dugaan penampungan hasil tambangnya masih disebut berlangsung?

Rantai perdagangan pasir timah ini juga perlu ditelusuri secara menyeluruh. Penegakan hukum tidak seharusnya hanya berhenti pada penambang di lapangan, sementara pihak yang membeli, menampung, mengangkut, hingga menerima hasil tambang luput dari pemeriksaan.

Aparat penegak hukum perlu menelusuri asal-usul pasir timah, dokumen legalitas, izin usaha, kapasitas penampungan, serta pihak yang menjadi tujuan akhir pengiriman material tersebut.

Hingga berita ini disusun, dugaan keterlibatan JP dan RZ, legalitas tempat penampungan, asal-usul pasir timah, serta tudingan adanya koordinasi dengan oknum aparat masih memerlukan klarifikasi dan verifikasi lebih lanjut.

Konfirmasi kepada pihak-pihak yang disebut, kepolisian, serta KPHP setempat penting untuk memastikan apakah aktivitas tersebut memiliki dasar perizinan atau justru menjadi bagian dari rantai perdagangan pasir timah ilegal di wilayah Sungailiat. (Syf/Tim Radak)

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    LAINNYA
    error: Content is protected !!