
PANGKALPINANG, OKEYBOZ.COM – Razia demi razia digelar, ratusan handphone ilegal disita, tetapi persoalan belum sepenuhnya terjawab. Lapas Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang kembali menjadi sorotan.
Setelah sejumlah kasus sepanjang 2026 memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan dan pemberantasan peredaran narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan.
Persoalannya bukan sekadar berapa banyak barang terlarang yang berhasil disita petugas. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah bagaimana barang-barang tersebut bisa masuk, siapa yang bertanggung jawab mengawasi, dan sejauh mana sistem pengamanan mampu mencegah narapidana tetap menjalankan aktivitas kejahatan dari dalam lembaga pemasyarakatan.
Rentetan pemberitaan sepanjang tahun ini menunjukkan bahwa persoalan tersebut bukan hanya sekali muncul.
Kasus demi kasus yang mencuat sepanjang 2026
1. Februari 2026: Sabu dan ekstasi yang hendak masuk ke dalam Lapas
Pada Februari 2026, publik kembali dikejutkan dengan pemberitaan pengungkapan kasus narkotika yang berkaitan dengan Lapas Narkotika Pangkalpinang.
Polresta Pangkalpinang mengungkap kasus seorang pria berinisial DA alias Pipik yang diduga terlibat dalam upaya peredaran sabu dan ekstasi di lingkungan Lapas.
Namun, ada catatan kronologis yang perlu diperhatikan. Berdasarkan keterangan kepolisian, peristiwa penangkapan awal oleh petugas Lapas sebenarnya terjadi pada 10 September 2025, sedangkan pengembangan dan pemberitaan kasusnya mencuat pada Februari 2026.
Kasus ini memperlihatkan bahwa persoalan penyelundupan narkotika ke lingkungan pemasyarakatan masih menjadi pekerjaan rumah aparat penegak hukum.
2. Mei 2026: Sidak gabungan menyasar handphone, narkoba dan penipuan
Pada 22 Mei 2026, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung menggelar inspeksi mendadak di blok hunian Lapas Narkotika Pangkalpinang.
Sidak malam tersebut melibatkan unsur TNI-Polri, petugas Lapas dan Tim Patnal.
Sasarannya cukup serius, yakni memberantas praktik Halinar (handphone ilegal, pungutan liar dan narkoba), termasuk praktik penipuan yang berpotensi dilakukan menggunakan fasilitas komunikasi ilegal dari dalam Lapas.
Langkah ini menimbulkan pertanyaan tersendiri. Mengapa persoalan handphone ilegal, narkoba dan penipuan harus menjadi sasaran khusus operasi gabungan?
Apakah sebelumnya telah ditemukan indikasi atau laporan mengenai aktivitas tersebut?
Pihak Kanwil Ditjenpas menyatakan sidak merupakan bagian dari komitmen pemberantasan Halinar. Namun, publik juga membutuhkan informasi terukur mengenai hasil pemeriksaan, temuan pelanggaran, serta tindak lanjut terhadap warga binaan maupun petugas apabila ditemukan keterlibatan.
3. Juli 2026: Napi diduga mengendalikan jaringan sabu dari balik jeruji
Ini menjadi salah satu kasus paling serius yang mencuat sepanjang 2026.
Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung membongkar jaringan peredaran narkotika yang diduga dikendalikan seorang narapidana Lapas Narkotika Pangkalpinang berinisial KE alias Sincan.
Pengungkapan bermula dari penangkapan seorang pria berinisial FB yang disebut sebagai kurir jaringan tersebut.
Dari tangan FB, polisi mengamankan 1,6 kilogram serbuk kristal, sembilan butir ekstasi dan dua unit telepon seluler.
Hasil pemeriksaan laboratorium forensik mengungkap fakta bahwa dari 1,6 kilogram serbuk yang diamankan, hanya sekitar 616 gram yang terbukti sebagai sabu, sedangkan sisanya merupakan gula batu.
Penyelidikan digital terhadap telepon genggam FB kemudian mengungkap komunikasi dengan akun bernama Sincan. Polisi menyebut komunikasi tersebut telah berlangsung sejak Februari 2026.
Hasil pengembangan mengarah kepada KE, seorang narapidana yang sedang menjalani hukuman enam tahun penjara sejak 2024.
Polisi menduga selama Februari hingga Mei 2026, jaringan tersebut telah mengedarkan sekitar 2–3 kilogram sabu. Nilai jaringan narkotika ini diberitakan RRI mencapai sekitar Rp700 juta.
Yang lebih mengkhawatirkan, polisi kemudian menggeledah kamar hunian KE dan menemukan dua unit handphone yang diduga berkaitan dengan aktivitas pengendalian jaringan tersebut.
Pada 6 Juli 2026, Polda Babel mengumumkan penetapan KE sebagai tersangka.
Kasus ini menyisakan pertanyaan besar: bagaimana seorang narapidana yang seharusnya menjalani pembinaan justru diduga mampu mengendalikan jaringan narkotika di luar Lapas?
Dari mana handphone tersebut diperoleh? Bagaimana perangkat komunikasi itu bisa bertahan di dalam kamar hunian? Apakah aktivitas komunikasi tersebut pernah terdeteksi melalui pengawasan internal?
4. Juli 2026: Hampir 200 handphone disita, keterbatasan personel diakui
Pemberitaan detikSumbagsel pada 7 Juli 2026 mengungkap pernyataan Kalapas saat itu, Novriadi, mengenai persoalan handphone ilegal.
Novriadi menyampaikan bahwa sejak Januari hingga Juni 2026, pihaknya telah menyita hampir 200 unit handphone dari kamar-kamar warga binaan.
Angka ini patut menjadi perhatian serius. Hampir 200 perangkat komunikasi ilegal dalam kurun enam bulan bukan jumlah yang kecil untuk sebuah lembaga pemasyarakatan.
Novriadi juga mengakui bahwa razia tidak dapat dilakukan secara menyeluruh sekaligus karena keterbatasan personel dan pertimbangan stabilitas keamanan.
Razia dilakukan secara bertahap, bahkan dalam satu kegiatan hanya menyasar dua atau tiga kamar.
Pernyataan tersebut membuka persoalan yang lebih luas: apakah jumlah personel pengamanan sebanding dengan kapasitas penghuni Lapas? Apakah sistem deteksi komunikasi ilegal sudah memadai?
Sebab, kasus KE menunjukkan bahwa handphone bukan sekadar barang terlarang yang disimpan narapidana. Perangkat tersebut diduga dapat menjadi sarana untuk mengendalikan bisnis narkotika bernilai ratusan juta rupiah.
5. Juli 2026: Empat handphone kembali ditemukan dalam razia malam
Belum lama setelah kasus pengendalian narkotika dari balik jeruji mencuat, Lapas Narkotika Pangkalpinang kembali memberitakan hasil penggeledahan.
Pada malam 22 Juli 2026, petugas mengamankan empat unit handphone Android ilegal dari Blok Diponegoro, Kamar 5.
Selain handphone, petugas menemukan sejumlah barang lain, antara lain kepala charger, kabel charger, alat pemanas, gelas kaca, sendok besi, cermin dan kartu remi.
Temuan ini memperlihatkan bahwa meskipun razia telah dilakukan dan hampir 200 handphone sebelumnya diklaim telah disita, perangkat komunikasi ilegal masih ditemukan di dalam kamar hunian.
Pertanyaan investigatifnya bukan lagi sekadar apakah razia dilakukan, melainkan apakah razia tersebut berhasil memutus rantai masuknya barang terlarang.
6. Agustus 2026: Sincan kembali ditangkap setelah keluar dari Lapas
Pada 18 Agustus 2026, Tribratanews Polda Babel kembali memberitakan penangkapan KE alias Sincan.
Kali ini, penangkapan disebut dilakukan pada 17 Agustus 2026, tepat di depan pintu Lapas Narkotika Pangkalpinang.
Polisi menyebut KE diduga kembali terlibat dalam jaringan peredaran narkotika yang sebelumnya diungkap pada Mei 2026.
Peristiwa ini menambah panjang daftar persoalan yang berkaitan dengan jaringan narkotika dan warga binaan Lapas Narkotika Pangkalpinang.
Namun, terdapat hal yang perlu diperjelas melalui dokumen resmi kepolisian dan pemasyarakatan, yakni kronologi status hukum KE, termasuk kapan ia dinyatakan keluar dari Lapas, apakah melalui pembebasan atau mekanisme hukum lainnya, serta perkembangan perkara yang menjeratnya.
Kejelasan tersebut penting agar publik tidak memperoleh gambaran kronologi yang keliru.
7. Oktober 2026: Penggeledahan kembali dilakukan, narkoba diklaim nihil
Pada 17 Oktober 2026, Lapas Narkotika Pangkalpinang kembali melakukan penggeledahan mendadak di Blok Pattimura, kamar 3, 6 dan 7.
Di bawah kepemimpinan Kalapas Mufakhom, petugas mengamankan sejumlah barang yang tidak diperbolehkan berada di kamar hunian.
Barang tersebut antara lain pemanas, kabel rakitan, korek api, parfum, alat pencukur, headset, pinset, cermin dan kartu remi.
Pihak Lapas menyatakan tidak menemukan narkotika dalam penggeledahan tersebut.
Temuan nihil narkoba tentu merupakan hal positif. Namun, keberhasilan satu kali penggeledahan tidak otomatis menjawab persoalan yang muncul dari kasus-kasus sebelumnya.
Publik membutuhkan data berkelanjutan: berapa kali razia dilakukan, berapa perangkat komunikasi disita, berapa warga binaan dikenai sanksi, dan bagaimana pengawasan terhadap kemungkinan jaringan narkotika dari dalam Lapas.
November 2026: Wartawan hendak meliput pembinaan mental WBP justru dipersulit
Persoalan lain muncul pada November 2026, kali ini menyangkut keterbukaan informasi publik.
Dalam pemberitaan Radak Babel, 18 November 2026, upaya wartawan untuk menjalin komunikasi dan menggali informasi mengenai pembinaan mental warga binaan di Lapas Narkotika Pangkalpinang justru menemui hambatan.
Kedatangan wartawan yang bermaksud melakukan peliputan sekaligus membangun komunikasi dengan pihak Lapas tidak mendapatkan akses komunikasi sebagaimana diharapkan.
Peristiwa ini memunculkan pertanyaan tersendiri. Mengapa lembaga pemasyarakatan yang menjalankan fungsi pelayanan publik dan pembinaan warga binaan justru sulit membuka ruang komunikasi dengan insan pers?
Tentu ada prosedur keamanan dan administrasi yang harus dipatuhi wartawan ketika memasuki lingkungan Lapas. Namun, prosedur tersebut semestinya tidak menjadi penghalang bagi keterbukaan informasi sepanjang peliputan dilakukan sesuai ketentuan.
Apalagi, ketika sebuah institusi berulang kali menjadi sorotan akibat persoalan narkotika dan handphone ilegal, transparansi menjadi semakin penting.
Bukan sekadar razia, tetapi efektivitas pengawasan
Jika seluruh peristiwa tersebut dirangkai, terdapat sejumlah persoalan yang layak menjadi perhatian serius:
• Perkara narkotika yang berkaitan dengan upaya memasukkan sabu dan ekstasi ke lingkungan Lapas.
• Dugaan pengendalian jaringan narkotika oleh narapidana dari balik jeruji.
• Penyitaan hampir 200 unit handphone selama Januari–Juni 2026 menurut keterangan Kalapas.
• Penemuan kembali empat handphone ilegal pada Juli 2026.
• Pengungkapan jaringan narkotika yang disebut bernilai sekitar Rp700 juta.
• Penangkapan kembali KE alias Sincan pada Agustus 2026.
• Penggeledahan berulang hingga Oktober 2026.
• Hambatan komunikasi yang dialami wartawan ketika hendak menggali informasi pembinaan WBP pada November 2026.
Rangkaian tersebut membuktikan adanya fakta-fakta yang diberitakan menimbulkan pertanyaan serius mengenai efektivitas sistem pengawasan dan pengamanan.
Ujian bagi Kalapas dan Kanwil Ditjenpas Babel
Pergantian kepemimpinan dari Novriadi kepada Mufakhom juga perlu diikuti evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengamanan dan pembinaan.
Persoalannya bukan siapa yang sedang menjabat, melainkan apakah berbagai persoalan yang muncul sepanjang 2026 telah ditangani sampai ke akar masalah.
Kanwil Ditjenpas Babel dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai beberapa hal:
• Bagaimana mekanisme masuknya hampir 200 handphone ilegal ke lingkungan Lapas sepanjang enam bulan pertama 2026?
• Apakah telah dilakukan pemeriksaan internal terhadap petugas yang bertanggung jawab atas pengawasan blok hunian?
• Apakah ada evaluasi terhadap sistem pengawasan komunikasi warga binaan?
• Bagaimana tindak lanjut terhadap narapidana yang diduga mengendalikan peredaran narkotika dari dalam Lapas?
• Apakah ada pemeriksaan mengenai dugaan keterlibatan pihak lain dalam jaringan tersebut?
• Berapa jumlah petugas pengamanan dibandingkan dengan jumlah penghuni Lapas?
• Apakah seluruh temuan handphone ilegal telah ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dan pemberian sanksi sesuai ketentuan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan bentuk penghakiman, melainkan bagian dari fungsi kontrol sosial dan pengawasan publik.
Ada apa dengan pengawasan Lapas Narkotika Pangkalpinang?
Lapas seharusnya menjadi tempat pembinaan dan pemulihan bagi warga binaan agar dapat kembali ke tengah masyarakat dengan kehidupan yang lebih baik.
Namun, ketika muncul pemberitaan mengenai narapidana yang diduga mengendalikan peredaran sabu dari balik jeruji, ratusan handphone ilegal disita, dan penggeledahan terus berulang, publik tentu berhak mempertanyakan efektivitas pengawasan.
Jangan sampai razia hanya menjadi kegiatan rutin yang menghasilkan daftar barang sitaan, tetapi tidak mampu menghilangkan sumber persoalan.
Jangan pula keberhasilan menemukan barang terlarang justru menutupi pertanyaan yang lebih besar: bagaimana barang tersebut bisa masuk dan mengapa aktivitas ilegal masih dapat berlangsung?
Lapas Narkotika Pangkalpinang tidak cukup hanya mengumumkan hasil razia. Publik membutuhkan transparansi, evaluasi, pertanggungjawaban, dan bukti nyata bahwa sistem pengawasan benar-benar berjalan.
Sebab, jika jeruji besi tidak mampu menghentikan kendali jaringan narkotika, lalu sejauh mana fungsi pengamanan dan pembinaan telah berjalan?
Tim Radak Babel mencoba konfirmasi kepada Ikhsan yang didapat informasi oleh Tim Radak sebagai Humas Lapas Narkotika Pangkalpinang, pada Kamis (19/11/2026) melalui pesan WA sekitar pukul 17.38 WIB.
Hanya saja Ikhsan menjelaskan bahwa dirinya sudah pindah tugas bagian lain, tidak menjabat humas lagi.
“Waalaikumsalam ..ijin mohon maaf bapak saya sudah pindah tugas tidak di lp sustik lagi,” jawab Ikhsan.
Saat ditanya siapa dan adakaj nomor Humas yang baru pengganti dirinya, Ikhsan mengaku tidak memiliki nomor humas yang baru.
“Mohon maaf saya tidak ada no nya pak,” ujarnya. (Tim Radak)
Tidak ada komentar