
BANGKA BARAT, OKEYBOZ.COM – Puluhan Rajuk Tower di Pantai Belembang bukan hanya menyisakan persoalan dugaan legalitas dan ancaman kerusakan lingkungan.
Kini, perhatian publik juga tertuju pada siapa pihak yang mengendalikan aktivitas tersebut setelah nama Bokew dan Yongki disebut oleh nelayan setempat.
Kehadiran puluhan ponton Rajuk Tower yang diduga beroperasi tanpa izin itu kini bukan hanya memunculkan persoalan legalitas pertambangan, tetapi juga kekhawatiran terhadap kerusakan lingkungan pantai dan terganggunya mata pencaharian nelayan.
Informasi terbaru menyebutkan, setelah sempat ditarik ke tengah perairan menyusul pemberitaan media, puluhan Rajuk Tower tersebut diduga kembali mendekati tepian pantai. Bahkan, aktivitasnya disebut-sebut bergeser ke malam hari.
Seorang nelayan setempat yang meminta identitasnya dirahasiakan secara terbuka menyebut adanya dua kelompok yang diduga mengurus kegiatan tambang tersebut.
“Tetap pada intinya kami tidak setuju ponton-ponton tersebut kerja di pinggir pantai dekat rumah warga. Ada dua orang terdiri dari dua kubu yang ngurus TI-TI itu. Mereka Bos Bokew dan Bos Yongki,” ungkapnya kepada media, Kamis (19/11/2026).
Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai siapa sebenarnya Bokew dan Yongki dalam aktivitas pertambangan di Pantai Belembang. Apakah keduanya bertindak sebagai koordinator lapangan, pemodal, atau memiliki peran lain dalam kegiatan tersebut?
Hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh konfirmasi langsung dari Bokew maupun Yongki.
Modal Ratusan Juta, Siapa di Balik Rajuk Tower?
Aktivitas tambang Rajuk Tower di perairan Pantai Belembang bukan kegiatan bermodal kecil. Satu unit TI Rajuk Tower bekas siap pakai disebut memiliki harga sekitar Rp400 juta hingga Rp600 juta.
Besarnya kebutuhan modal tersebut memunculkan pertanyaan lebih jauh mengenai kekuatan pendanaan dan jaringan usaha di balik puluhan ponton yang beroperasi di kawasan itu.
Seorang sumber yang memahami bisnis TI Rajuk sebelumnya mengungkapkan bahwa modal untuk satu unit ponton bisa mencapai ratusan juta rupiah.
“Maka kalau kami di dusun kalau lah nek be TI Rajuk kalau kalah siap-siap lah dak balik agik ke dusun. Sebab untuk modalnya saja pacak gadaikan rumah, mobil. Kalau dak berhasil nek pulang ke mana. Satu unit modalnya bisa Rp400 juta hingga Rp600 juta,” ujarnya.
Dengan nilai investasi sebesar itu, keberadaan puluhan Rajuk Tower di Pantai Belembang patut mendapat perhatian serius aparat penegak hukum.
Penelusuran tidak cukup hanya menyasar pekerja di lapangan, tetapi juga perlu mengungkap siapa pemodal, pemilik ponton, pengelola, serta pihak yang menikmati hasil penambangan.
Nelayan Menanggung Dampak TI Rajuk
Di tengah mencuatnya nama Bokew dan Yongki, nelayan justru mengaku menjadi pihak yang paling merasakan dampak aktivitas tambang tersebut.
Kawasan tangkap ikan terganggu, lalu lintas perahu dan speedboat menjadi tidak nyaman, sementara lumpur hasil aktivitas penambangan dikhawatirkan merusak ekosistem perairan.
Belum lagi ancaman abrasi yang menghantui masyarakat karena lokasi aktivitas tambang berada tidak jauh dari bibir pantai dan permukiman warga.
“Kawasan tangkap ikan kami jadi rusak, keluar masuknya perahu dan speed sangat mengganggu, belum ditambah limbah lumpur ini berdampak pada mata pencaharian kami. Selain alasan ini kami juga kuatir abrasi karena lingkungan penduduk dekat dengan bibir pantai,” keluh seorang nelayan, Senin (16/11/2026).
Persoalannya, mengapa aktivitas puluhan Rajuk Tower yang disebut-sebut sudah berlangsung cukup lama itu masih menjadi keresahan masyarakat?
Pantauan media sebelumnya menunjukkan aktivitas tambang dapat terlihat dari tepi pantai. Deru mesin dan kepulan asap hitam menjadi pemandangan yang sulit diabaikan.
Bahkan, ditemukan pohon besar tumbang dan melintang di jalan sehingga akses kendaraan roda empat menuju lokasi menjadi tertutup. Kondisi ini semakin menambah tanda tanya mengenai pengawasan aktivitas pertambangan di kawasan tersebut.
Aparat Jangan Hanya Menertibkan Ponton, Telusuri Aktor di Belakangnya
Publik kini menunggu ketegasan aparat penegak hukum, khususnya Polres Bangka Barat dan instansi pertambangan terkait.
Jika benar aktivitas tersebut tidak mengantongi perizinan, penindakan seharusnya tidak berhenti pada penarikan atau pemindahan ponton.
Aparat perlu menelusuri seluruh rantai kegiatan, mulai dari pemodal, koordinator, pemilik ponton, sumber pasir timah, hingga pihak yang menampung hasil penambangan.
Persoalan Pantai Belembang bukan sekadar siapa yang menguasai aktivitas tambang, melainkan siapa yang bertanggung jawab ketika lingkungan pesisir rusak dan nelayan kehilangan ruang hidupnya.
Jangan sampai masyarakat kecil harus menanggung kerugian ekologis, sementara pihak-pihak yang diduga berada di balik aktivitas pertambangan justru tidak tersentuh penegakan hukum.
Hingga berita ini diterbitkan, upaya konfirmasi kepada Bokew, Yongki, serta aparat penegak hukum dan instansi terkait masih terus dilakukan. Pantai Belembang butuh perlindungan, bukan sekadar janji penertiban. (Radak)
Tidak ada komentar