Main Mata di Balik Layar, Aroma KKN di Proyek Pengadaan Alkes RSUD Bangka Tengah, Isunya ada Komitmen Fee 15-25 Persen, PPK Bungkam,
Caption: Tangkapan Layar int.
Editor: Aditya.
OKEYBOZ.COM, BANGKA TENGAH – Pengadaan alat-alat kesehatan (Alkes) melalui sistem e-katalog yang seharusnya transparan, justru diduga menjadi ladang praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Aroma tak sedap mulai menguap di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Drs. H. Abu Hanifah, Pemkab Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam isu praktik KKN ini.
Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh Tim Journalis Babel Bergerak (Jobber), proyek pengadaan Alkes di RSUD Bangka Tengah tahun anggaran 2025 disinyalir kental dengan praktik komitmen fee sebesar 15-25 persen.
Komitmen fee ini diduga menjadi syarat utama bagi perusahaan penyedia untuk memenangkan tender pengadaan, meski menggunakan mekanisme e-katalog.
Seorang narasumber yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa komitmen fee sering kali menjadi kunci untuk memenangkan proyek pengadaan. “Kalau setiap proyek komitmen feenya rata-rata 15 persen saja, sudah berapa banyak yang bisa dibagi-bagi,” ujar sumber tersebut.
Menurutnya, komitmen fee biasanya diberikan setelah proyek selesai. Namun, ada juga perusahaan yang berani membayar fee di awal, yakni setelah pihak rumah sakit melakukan klik persetujuan pada sistem e-katalog. “Klik itu menandakan perusahaan tersebut menang, tinggal proses pemberkasan, pengiriman barang, dan pencairan,” jelasnya.
Kelemahan sistem e-katalog juga menjadi perhatian. Narasumber Jobber menilai bahwa aturan pemenang berdasarkan penawaran harga terendah kerap diabaikan. “Yang menang biasanya adalah yang berani nego komitmen fee. Tapi mereka melakukannya dengan sangat halus,” tambahnya.
Proyek pengadaan Alkes tahun ini mencakup berbagai peralatan dan obat-obatan, seperti treadmil test system, infrared, jarum suntik, stik cek kolesterol dan gula darah, alat uji limbah, alat kedokteran, alat laboratorium, dan lainnya. Namun, proses pengadaan yang tidak transparan menimbulkan kecurigaan dari para vendor Alkes di wilayah Bangka Belitung.
Tim Jobber mencoba mengonfirmasi isu ini kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) RSUD Bangka Tengah, Romadona, melalui pesan WhatsApp pada Rabu (9/4/2025) pukul 22.13 WIB. Namun, hingga berita ini diturunkan pada Kamis (10/4/2025), pihak PPK belum memberikan tanggapan.
Ketidaktransparanan dalam pengadaan Alkes di RSUD Bangka Tengah ini menjadi sorotan, terutama terkait dugaan pelanggaran aturan dan aroma KKN yang mengemuka. Tim Jobber akan terus menggali informasi lebih lanjut untuk memastikan kebenaran di balik isu ini. (OB)
Pos terkait
Update
Tidak ada komentar