Pertemuan Perdana, Wakil Wali Kota Pangkalpinang Soroti Lemahnya Koordinasi dan Standar Program Makan Bergizi Gratis

PANGKALPINANG, OKEYBOZ.COM – Balai Betason Lantai 1 Kantor Wali Kota Pangkalpinang menjadi saksi pertemuan bersejarah, Kamis (16/4/2026). Untuk pertama kalinya sejak program berjalan, seluruh pemangku kepentingan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berkumpul dalam satu forum rapat koordinasi.

Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Dessy Ayutrisna, didampingi Sekretaris Daerah, para Asisten, serta seluruh jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Hadir dalam kesempatan tersebut jajaran Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pelaksanaan MBG, pengelola Sentra Penyediaan dan Pengolahan Gizi (SPPG), yayasan mitra kerja, perwakilan BPOM, hingga Koordinator Regional Badan Gizi Nasional (BGN) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dalam sambutannya, Dessy Ayutrisna menegaskan bahwa momen ini menjadi titik balik untuk memperbaiki jalannya program.

Ia mengungkapkan keterkejutannya mengetahui bahwa selama enam bulan berjalan, forum lintas pihak ini belum pernah terselenggara.

“Saya tanya, apakah sudah pernah duduk bersama untuk silaturahmi, bahkan saling mengenal? Ternyata belum pernah. Dengan Pemkot sudah, tapi dengan kami baru kali ini. Padahal ini program kita bersama,” ujar Dessy di hadapan peserta rapat.

Ia menekankan bahwa tujuan utama program ini sangat mulia, meningkatkan gizi masyarakat, menekan angka stunting, memperkuat kualitas SDM, sekaligus menggerakkan roda ekonomi lokal.

“Oleh karena itu, seluruh elemen diminta bergerak dalam satu koridor aturan yang sama dan tidak berjalan sendiri-sendiri,” tegasnya.

Namun, di tengah semangat tersebut, Dessy menyoroti sejumlah masalah krusial yang ditemukan di lapangan selama ini. Ia memaparkan empat catatan utama yang harus segera ditangani:

– Belum Terpenuhinya Standar: Masih ada SPPG yang belum melengkapi dokumen wajib seperti Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), Nomor Induk Berusaha (NIB), serta sistem pengelolaan limbah yang memadai.

– Pengelolaan Lingkungan: Masalah pembuangan sampah yang belum tertib, padahal hal ini sejalan dengan program nasional “Indonesia Bersih”.

– Tata Kelola Data: Data pemasok atau supplier belum lengkap, yang menyulitkan pengawasan.

– Kualitas Pangan: Adanya laporan mengenai kualitas makanan yang dinilai kurang layak konsumsi serta pengawasan kualitas yang belum berjalan konsisten.

Dapur makan bergizi gratis (MBG) wajib memiliki sertifikat utama: Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), Sertifikat Halal dan Sertifikat HACCP (Hazard Analyais and Critical Control Point), Sertifikat Air Layak Pakai, Sertifikat Kompetensi BNSP.

“Sertifikat ini wajib dimiliki oleh seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG),” ungkapnya.

Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang, Mie Go, dalam pembukaan acara juga menegaskan hal senada.

Ia mengingatkan agar pengelola yayasan dan SPPG cermat mengelola anggaran Rp15.000 per porsi, yang terdiri dari dana bahan baku, sewa, dan operasional.

Ia mengimbau agar belanja diprioritaskan pada pelaku usaha lokal, namun tidak mengorbankan kualitas demi keuntungan semata.

“Jangan sampai karena mengejar keuntungan, kualitas makanan jadi terabaikan. Ini tanggung jawab kita bersama demi terwujudnya SDM unggul Indonesia Emas 2045,” tegas Mie Go.

Sementara itu, Koordinator Regional BGN Kepulauan Bangka Belitung, Ayu Kurnia Ramadhini, melaporkan bahwa saat ini terdapat 19 SPPG di Pangkalpinang, di mana 18 di antaranya sudah beroperasional dan 1 unit lagi menunggu pencairan dana.

Ke depannya, jumlah ini direncanakan bertambah hingga 38 titik guna melayani maksimal 3.000 penerima manfaat. Program ini disebut telah menyerap sekitar 950 tenaga relawan hingga saat ini.

Menutup pertemuan, Wakil Wali Kota meminta agar Satgas dan pengelola SPPG segera memperbaiki kekurangan yang ada, melengkapi administrasi, serta membuka jalur komunikasi yang intensif.

“Ia menekankan agar setiap kendala segera dilaporkan dan dikomunikasikan, bukan didiamkan,” ungkapnya.

“Kita ingin tujuan pemerintah tercapai, gizi masyarakat terpenuhi, ekonomi lokal bergerak cepat. Tolong standar dipenuhi, data dilengkapi, lingkungan dan kualitas makanan dijaga. Kalau ada masalah, bicarakan, kita semua bekerja untuk kebaikan warga dan Masyarakat,” pungkas Dessy.

Pertemuan ini menjadi tonggak baru dalam sinergi lintas sektor demi memastikan program strategis nasional ini berjalan lancar, aman, dan tepat sasaran di Kota Pangkalpinang.(OB/W*)