Kemiskinan Tertinggi: Dinsos-PMD Bangka Tengah Hanya Anggarkan Bantuan Sosial Warga Miskin 168 Juta
BANGKA TENGAH, OKEYBOZ.COM — Anggaran bantuan sosial di Kabupaten Bangka Tengah kembali menjadi sorotan, setelah ditemukan ketimpangan yang sangat signifikan antara besaran alokasi dan kondisi riil masyarakat. Sabtu (18/4/2026).
Berdasarkan kajian dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun Anggaran 2026, total bantuan langsung untuk masyarakat Kabupaten Bangka Tengah yang disiapkan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsos-PMD) hanya sebesar Rp168.020.000.
Di saat yang sama, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah penduduk miskin pada 2025 mencapai 13.710 jiwa atau 6,70 persen dari total populasi, angka ini merupakan tertinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Jika angka bantuan tersebut dikalkulasikan, setiap warga miskin di Kabupaten Bangka Tengah secara rata-rata hanya “terwakili” sekitar Rp12.255.
Situasi ini memunculkan pertanyaan yang sangat fundamental: sejauh mana anggaran sosial benar-benar dirancang untuk menjawab persoalan kemiskinan, atau sekadar memenuhi struktur administrasi belanja daerah.
Rincian anggaran Dinsos-PMD Bangka Tengah menunjukkan alokasi tersebar pada berbagai pos, seperti alat bantu masyarakat Rp44,1 juta, permakanan Rp18 juta, hingga bimbingan sosial Rp1,65 juta.
Namun yang paling ironi, bantuan akses pendidikan dan kesehatan dasar hanya dianggarkan Rp430 ribu, angka yang jauh dari proporsional terhadap kebutuhan dasar masyarakat miskin.
Di sektor pemberdayaan, alokasi juga relatif terbatas, termasuk Rp14,9 juta untuk pelatihan disabilitas dan Rp37,25 juta untuk bantuan ekonomi.
Sementara itu, penanganan bencana dan kondisi darurat hanya ditopang anggaran yang tersebar dalam nominal kecil, mulai dari Rp1 juta hingga Rp12 juta per kegiatan.
Di tengah tekanan ekonomi, kenaikan harga kebutuhan pokok, serta tingginya angka kemiskinan, struktur anggaran Dinsos-PMD dinilai belum mencerminkan keberpihakan yang kuat terhadap masyarakat bawah di Kabupaten Bangka Tengah.
Kondisi ini mendorong desakan agar kepala daerah segera melakukan evaluasi terhadap Dinsos-PMD, membuka secara transparan dasar perencanaan anggaran, mekanisme penyaluran, serta indikator keberhasilan program bantuan sosial.
Tanpa kejelasan dan keterbukaan, anggaran sosial berisiko hanya menjadi angka di atas kertas, sementara persoalan kemiskinan tetap berjalan di tempat setiap tahun.
Pos terkait
Update
Tidak ada komentar