DPRD Babel Aktifkan Kembali Barcode 60 Truk Logistik, Stabilkan Harga Sembako  

PANGKALPINANG, OKEYBOZ.COM – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mengambil langkah cepat menyelesaikan persoalan distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi bagi angkutan logistik. Melalui rapat yang digelar Senin (27/04/2026), pihaknya berhasil mengaktifkan kembali barcode sekitar 60 unit truk yang sebelumnya terblokir, demi menjaga kelancaran arus barang dan stabilitas harga di masyarakat.

Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjya, menegaskan bahwa kendaraan angkutan logistik, khususnya yang mengangkut kebutuhan pokok, memiliki hak untuk menggunakan BBM subsidi sesuai regulasi yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk mencegah dampak buruk bagi ekonomi rakyat.

“Jika mereka dipaksa menggunakan BBM non-subsidi, biaya operasional akan membengkak dan dampaknya pasti akan dirasakan masyarakat melalui kenaikan harga barang,” ujar Didit usai memimpin rapat di Ruang Banmus.

Dalam pertemuan yang juga dihadiri perwakilan Pertamina serta instansi terkait, disepakati mekanisme aktivasi ulang barcode dapat dilakukan secara cepat, asalkan pemenuhan administrasi seperti pajak kendaraan dan kelengkapan dokumen lainnya sudah lengkap dan sesuai.

Dijelaskan pihak Pertamina, pemblokiran akses biasanya terjadi karena dua faktor utama, yaitu kelalaian dalam pembaruan data secara berkala atau adanya indikasi penyalahgunaan data, seperti ketidaksesuaian nomor polisi dengan data yang tercatat.

“Seluruh persyaratan administrasi dinyatakan lengkap dan valid, proses pembukaan blokir atau aktivasi bisa dilakukan dalam waktu singkat,” terang perwakilan Pertamina.

Selain menyelesaikan masalah teknis saat ini, DPRD juga mendorong usulan penambahan kuota BBM subsidi. Hal ini dianggap mendesak mengingat jarak tempuh distribusi ke wilayah-wilayah seperti Bangka Selatan dan Bangka Barat yang cukup jauh dan membutuhkan pasokan energi yang lebih besar.

Dinas Perhubungan serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) turut dilibatkan untuk memberikan pendampingan teknis dan memastikan seluruh kebijakan berjalan sesuai aturan yang berlaku.

Didit menambahkan, kemudahan akses ini harus tetap diimbangi dengan pengawasan ketat. Tujuannya agar subsidi benar-benar tepat sasaran, tidak disalahgunakan, namun tetap menjamin kelancaran roda ekonomi daerah.

“Dengan kesepakatan ini, kami harap distribusi logistik kembali lancar. Yang paling utama adalah harga kebutuhan pokok di masyarakat tetap terjangkau dan stabil,” pungkasnya.(OB/W*)