Demi Keadilan Petani, DPRD Babel Minta Pengawasan Harga Sawit Terintegrasi dan Bentuk Tim Pengawas dan Pos Pengaduan 

PANGKALPINANG, OKEYBOZ.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bangka Belitung menuntut pengawasan ketat terhadap penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit periode I Mei 2026. Legislator meminta dibentuk tim terpadu dan posko pengaduan guna memastikan kebijakan tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya oleh petani di lapangan.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, usai rapat pembahasan harga yang digelar di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Babel, Rabu (6/5/2026). Pertemuan ini dihadiri oleh Plt Kepala DPKP, Kurniawan, perwakilan Polda Babel, Kejati Babel, serta asosiasi petani.

“Kita minta setelah harga ini ditetapkan, perlu segera dibentuk tim pengawasan dan juga posko pengaduan. Ini penting supaya kita tahu keluh kesah petani di lapangan seperti apa,” ujar Didit.

Menurutnya, penetapan angka harga tidak akan memiliki arti apa pun jika tidak dikawal dengan mekanisme kontrol yang kuat.

Didit menekankan bahwa keterlibatan aparat penegak hukum sangat krusial untuk mencegah praktik kecurangan atau permainan harga yang merugikan petani.

Ia mengingatkan, sektor perkebunan menjadi penopang utama ekonomi daerah dengan kontribusi hampir 48 persen terhadap PDRB, bahkan melampaui sektor pertambangan. Oleh karena itu, kesejahteraan petani harus menjadi prioritas.

“Kita minta pemerintah harus netral berdiri di tengah secara objektif. Perusahaan tidak boleh dirugikan, namun di sisi lain, petani juga tidak boleh dizalimi oleh sistem yang tidak transparan,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Plt Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kurniawan, memastikan pihaknya menyambut baik usulan tersebut. Pemerintah daerah tengah menyusun formulasi pengawasan yang lebih terintegrasi dan tegas.

“Kita mendukung masukan dari DPRD maupun APH. Saat ini kami tengah menyusun formulasi pengawasan yang lebih ketat,” ujar Kurniawan.

Lebih lanjut dijelaskan, mekanisme pengawasan nantinya akan melibatkan unsur kepolisian dan kejaksaan agar implementasi di lapangan berjalan efektif.

Dengan demikian, harga yang telah disepakati diharapkan tidak hanya menjadi angka di atas kertas, namun benar-benar membawa keadilan bagi ribuan petani yang menggantungkan hidupnya dari komoditas sawit.(OB/W*)