DPRD Babel Panggil Pemerintah Daerah, Bahas Tuntutan Mahasiswa se-Babel

PANGKALPINANG — DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendorong pemerintah daerah segera menindaklanjuti sejumlah tuntutan yang disampaikan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Babel dalam aksi demonstrasi pada 25 September 2026. Pembahasan tersebut berlangsung dalam audiensi yang digelar di Ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Babel, Kamis (8/10/2026).

Wakil Ketua DPRD Babel, Eddy Iskandar, menyampaikan bahwa pertemuan ini menjadi forum evaluasi sekaligus langkah konkret menyelesaikan berbagai persoalan yang menjadi aspirasi masyarakat dan mahasiswa.

“Mahasiswa datang mempertanyakan tindak lanjut dari demo mereka pada tanggal 25 September yang lalu. Mereka menyampaikan berbagai hal berkaitan dengan kondisi di Bangka Belitung, termasuk beberapa tuntutan. Hari ini kita bahas bagaimana tindak lanjutnya,” kata Eddy.

Pertemuan ini dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Babel yang mewakili Gubernur, didampingi hampir seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kehadiran jajaran eksekutif dinilai penting agar setiap isu dapat langsung dijawab dan ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang.

Sejumlah isu strategis disampaikan mahasiswa, antara lain tata kelola pertimahan, pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) Timah, pelayanan pendidikan dan kesehatan, persoalan ketenagakerjaan, kepesertaan BPJS, hingga ketersediaan air bersih. Mahasiswa juga menegaskan penolakan terhadap rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di wilayah Bangka Belitung.

Eddy menyebutkan, setiap kepala OPD telah memberikan tanggapan konkret atas tuntutan yang disampaikan, termasuk langkah-langkah penyelesaian yang akan dijalankan.

“Semua memberikan respons bagaimana persoalan-persoalan di masyarakat itu akan diatasi, dibahas, kemudian diselesaikan,” ujarnya.

DPRD juga meminta agar komunikasi antara pemerintah daerah dan mahasiswa tidak terputus setelah audiensi. Seluruh kepala dinas diminta membuka akses komunikasi secara terbuka untuk terus berkoordinasi dalam merumuskan solusi bersama.

“Kita juga sudah minta seluruh kepala dinas agar membuka ruang komunikasi secara terus, bagaimana dan apa yang bisa dikolaborasikan untuk menyelesaikan, termasuk membahas tuntutan-tuntutan mahasiswa,” tegas Eddy.

Audiensi ini diharapkan menjadi awal kolaborasi yang lebih erat antara mahasiswa, DPRD, dan pemerintah daerah, sehingga setiap aspirasi yang disampaikan dapat segera terjawab dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.(OB/W*)