Harga TBS Merosot, DPRD Babel Gandeng APDESI Cari Jalan Keluar untuk Petani Sawit
PANGKALPINANG, OKEYBOZ.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar audiensi bersama Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Bangka Belitung guna membahas sejumlah persoalan di sektor perkebunan kelapa sawit, terutama terkait tata niaga dan ekspor Crude Palm Oil (CPO) yang dinilai semakin memberi tekanan terhadap perekonomian masyarakat.
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Babel, Selasa (2/6/2026), melahirkan beberapa rekomendasi penting sebagai upaya melindungi kepentingan petani sawit sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Ketua DPRD Kepulauan Bangka Belitung menyampaikan bahwa hasil audiensi tersebut merujuk pada kesimpulan rapat di Kementerian Pertanian yang dipimpin Wakil Menteri Pertanian pada 29 Mei 2026 lalu.
“Pertama, DPRD meminta seluruh pabrik kelapa sawit (PKS) kembali membeli tandan buah segar (TBS) sesuai kesepakatan bersama Dinas Pertanian dan Perkebunan yang sebelumnya dilaksanakan pada 7 Mei 2026 di Kantor Gubernur,” ujarnya.
Ia menegaskan, langkah tersebut merupakan tindak lanjut arahan pemerintah pusat agar pemerintah daerah, baik gubernur maupun bupati, menjalankan ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024 terkait tata kelola dan penetapan harga sawit.
Selain persoalan harga, DPRD juga menerima berbagai keluhan petani mengenai dugaan praktik kecurangan dalam proses penimbangan hasil panen sawit.
“Terdapat aspirasi terkait dugaan permainan timbang. Alhamdulillah, persoalan ini akan ditindaklanjuti oleh Dirreskrimsus Polda Babel,” katanya.
DPRD turut meminta Satgas Pangan Polda Bangka Belitung melakukan pengawasan terhadap perkembangan harga sawit di lapangan. Audiensi tersebut juga dihadiri Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Babel, Kombes Pol Nanang Haryono.
“Satgas Pangan akan menggelar rapat internal menindaklanjuti arahan pemerintah pusat. Soal harga akan dilakukan pemantauan, dan apabila ditemukan pelanggaran tentu menjadi ranah aparat penegak hukum,” jelasnya.
Tidak hanya itu, tingginya harga pupuk juga menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut. Para petani menilai harga jual sawit saat ini belum mampu menutup biaya produksi yang terus mengalami kenaikan.
Ketua DPRD menggambarkan kondisi harga sawit yang dianggap sangat tidak seimbang. Penurunan harga berlangsung cepat, sementara kenaikannya berjalan lambat.
“Harga sawit turun seperti air hujan, namun naiknya seperti siput berjalan. Penurunannya hampir Rp1.200 per kilogram, sedangkan kenaikannya hanya sekitar Rp250. Petani berharap harga pembelian mencapai Rp2.700 per kilogram agar dapat bertahan, sementara saat ini masih berkisar Rp2.100 per kilogram,” ungkapnya.
Ia mengingatkan bahwa anjloknya harga sawit tidak hanya berdampak kepada petani, tetapi juga berpotensi mengguncang perekonomian daerah secara menyeluruh. Penurunan daya beli masyarakat, melemahnya UMKM, pasar yang semakin sepi, hingga potensi meningkatnya persoalan sosial menjadi dampak yang dikhawatirkan.
“Jika harga sawit terus mengalami penurunan, dampaknya akan sangat luas. Daya beli masyarakat melemah, UMKM lesu, pasar sepi, hingga persoalan sosial lainnya dapat ikut bermunculan,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, DPRD Babel berencana menemui Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian guna memastikan rekomendasi serta kebijakan yang telah dibahas dapat segera direalisasikan.
“Insya Allah kami akan bertemu dengan Bapak Direktur Jenderal Perkebunan pada Kamis, 4 Juni 2026, untuk memastikan langkah konkret pemerintah dalam menyelesaikan persoalan sawit yang tengah dihadapi masyarakat,” pungkasnya.
Audiensi ini menjadi harapan bagi ribuan petani sawit di Bangka Belitung yang dalam beberapa bulan terakhir menghadapi tekanan akibat merosotnya harga TBS dan tingginya biaya produksi. Dengan keterlibatan DPRD, pemerintah daerah, kepolisian, hingga pemerintah pusat, diharapkan solusi yang berpihak kepada petani dapat segera diwujudkan.
Pos terkait
Update
Tidak ada komentar