Jujur Terbuka, Wali Kota Pangkalpinang Bongkar Kelemahan Keuangan Daerah: Anggaran Pegawai Tinggi, Pembangunan Terbatas

PANGKALPINANG, OKEYBOZ.COM – Keberanian berbicara jujur soal kondisi keuangan daerah menjadi sorotan dalam Rapat Asistensi Daerah yang digelar secara daring, Senin (8/6/2026). Wali Kota Pangkalpinang, Saparudin, secara terbuka mengakui sejumlah persoalan mendasar dalam pengelolaan anggaran Tahun Anggaran 2026, mulai dari biaya pegawai yang membengkak dan tinggi hingga rendahnya dana untuk pembangunan fisik.

“Saya tidak akan menyampaikan hal-hal yang sudah baik saja, tapi fokus pada apa yang masih menjadi kendala agar bisa dicarikan perbaikan,” tegas Saparudin saat memaparkan data dari Smart Room Center Kantor Wali Kota Pangkalpinang.

Saparudin, menuturkan bahwa Salah satu temuan paling mencolok adalah besaran belanja pegawai yang menyentuh angka 48,2 persen dari total anggaran, jauh melewati batas aman yang ditetapkan sebesar 30 persen. Dana yang dialokasikan mencapai sekitar Rp356 miliar, digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan ASN, tenaga kontrak, serta tenaga pendukung di berbagai dinas.

“Meski pemerintah telah menghitung kemungkinan penyesuaian pos anggaran agar angka tersebut turun menjadi sekitar 36 persen, menurunkan jumlah tenaga kerja bukan langkah mudah,” tuturnya.

Sementara itu, Tunjangan Kinerja Pegawai (TPP) yang mencapai Rp118,7 miliar atau 71 persen dari komponen terkait tetap dipertahankan, meski sudah dipangkas 20 persen demi menjaga semangat dan kinerja aparatur.

“Di sisi lain, kemampuan membangun infrastruktur sangat terbatas. Belanja modal hanya tercatat 2,7 persen dari total anggaran. Kondisi ini terjadi karena pada tahun 2025, pemerintah daerah tidak menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pusat senilai sekitar Rp200 miliar. Akibatnya, perbaikan dan pembangunan baru sulit dilakukan secara maksimal,” tambahnya.

Saparudin menjelaskan bahwa tantangan juga datang dari sektor ekonomi lokal. Performa sektor perdagangan dan industri tercatat menurun cukup tajam, sehingga pemerintah harus menyesuaikan rencana anggaran tahun 2027.

“Sebagai jalan keluar, dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) sebesar Rp400 hingga Rp500 juta dan kerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah dimanfaatkan untuk membangun rumah produksi, guna membantu pengusaha kecil dan menengah agar tetap bertahan dan berkembang,” ucapnya.

“Ada juga kabar baik dari kinerja perusahaan milik daerah. PDAM Pangkalpinang berhasil mencatatkan keuntungan sekitar Rp4 miliar pada tahun 2025 dan akan menyetorkan bagian keuntungan sebesar 15 persen ke kas daerah, yang nilainya sedang dihitung secara rinci,” jelas Saparudin dalam ruang rapat.

Saparudin berharap pemerintah pusat bisa memberikan panduan yang lebih jelas mengenai pengaturan batas wajar anggaran perjalanan dinas bagi lembaga legislatif daerah.

Menatap tahun 2027, pemerintah kota telah menyiapkan prioritas pembangunan untuk mengejar ketertinggalan.

“Fokus utama ditempatkan pada sektor pendidikan dengan menambah satu unit gedung SMP tahun ini dan satu lagi pada tahun depan, guna memenuhi kebutuhan ruang belajar yang masih kurang,”ungkap Saparudin.

Selain pendidikan, perhatian besar diberikan pada penanganan sampah dan pembangunan pasar. Langkah ini diambil setelah pemerintah mendapat teguran dari Kementerian Lingkungan Hidup terkait pengelolaan tempat pembuangan akhir, serta menyadari keterbatasan fasilitas perdagangan.

Dari tujuh kecamatan yang ada, baru tersedia empat pasar utama. Padahal, setiap wilayah seharusnya memiliki pasar sendiri agar aktivitas ekonomi masyarakat berjalan lancar.

“Oleh karena itu, revitalisasi pasar lama dan pembangunan pasar baru menjadi agenda penting ke depan,” tuturnya.

Berbeda dengan sektor lain, fasilitas kesehatan di Pangkalpinang dinilai sudah cukup lengkap dan baik, mulai dari rumah sakit hingga pos pelayanan di desa.

“Dana lebih diarahkan untuk membenahi sektor yang masih tertinggal demi mewujudkan pelayanan publik yang merata bagi seluruh warga,” tutupnya. (OB/W*)