DPRD Babel Siap Kawal Perubahan RKUA-PPAS 2026, Pastikan Setiap Rupiah Bermanfaat Nyata bagi Rakyat

PANGKALPINANG, OKEYBOZ.COM — DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerima penyerahan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (RKUA-PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Babel, Senin (10/8/2026). Lembaga perwakilan rakyat menegaskan akan mengawal secara ketat perubahan postur anggaran tersebut agar keterbatasan fiskal yang ada dapat dimaksimalkan sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Babel, Eddy Iskandar. Penyerahan dokumen perubahan anggaran ini menjadi langkah penting dalam penyesuaian perencanaan keuangan daerah guna menyesuaikan rencana awal tahun dengan kondisi fiskal terkini.

Wakil Ketua III DPRD Babel, Edi Nasapta menyatakan pihaknya akan memeriksa secara mendalam setiap penyesuaian yang dilakukan pemerintah provinsi. Pembahasan tidak hanya sekadar meninjau angka-angka dalam dokumen, melainkan memastikan setiap kebijakan belanja memiliki dampak nyata bagi warga di seluruh wilayah Babel.

“Alhamdulillah hari ini telah diserahkan RKUA-PPAS dari Pemerintah Provinsi. Di situ nanti kita periksa bagaimana postur anggaran akhirnya. Yang direncanakan di awal, kini dilihat penyesuaiannya sesuai kondisi fiskal saat ini,” ujar Edi usai rapat.

Ia menegaskan DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan secara konsisten terhadap pelaksanaan program pemerintah, memastikan anggaran digunakan secara efektif, tepat sasaran, dan tidak ada yang terbuang sia-sia.

“Insyaallah kami dari DPRD akan terus mengawal jalannya pemerintahan provinsi dengan baik. Semoga Pemprov dan DPRD tetap solid, sehingga anggaran yang terbatas ini benar-benar dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat Provinsi Bangka Belitung,” harap Edi.

Sementara itu, Gubernur Babel Hidayat Arsani dalam penyampaiannya mengajak DPRD dan pemerintah daerah memperkuat kerja sama dalam mengawal setiap penggunaan anggaran.

Ia menegaskan seluruh uang rakyat wajib dikelola penuh tanggung jawab, dengan tetap memprioritaskan program pengendalian inflasi, pelayanan kesehatan, serta penguatan fiskal daerah.

“Kita awasi dan kita duduk bersama. Semua uang rakyat harus dikelola dengan penuh tanggung jawab sebagai wujud keberkahan,” pesan Gubernur Hidayat.(OB/W*)