Juhaini: Lindungi Daya Beli Masyarakat, Pangkalpinang Ikuti Arahan Pusat Kendalikan Inflasi

waktu baca 2 menit
Senin, 16 Nov 2026 12:29 57 wiwik okeyboz

PANGKALPINANG, OKEYBOZ.COM — Pemerintah Kota Pangkalpinang akan memperkuat kinerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan melindungi daya beli warga menjelang tahun 2027. Langkah ini disiapkan sebagai tindak lanjut hasil rapat koordinasi nasional pengendalian inflasi yang digelar Kementerian Dalam Negeri secara daring, di ruang rapat Sekda Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Senin (16/11/2026).

Rapat nasional tersebut dipimpin Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dan dihadiri Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar, serta jajaran Wakil Menteri Dalam Negeri.

Dalam pertemuan itu, pemerintah pusat menyampaikan arahan terkait pengendalian inflasi, penetapan upah minimum tahun 2027, program perlindungan sosial, dan dukungan Program 3 Juta Rumah.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Pangkalpinang, Juhaini, menyatakan keberhasilan mengendalikan laju inflasi tidak bisa dilakukan oleh satu instansi saja, melainkan memerlukan sinergi seluruh perangkat daerah.

Pihaknya akan terus memantau perkembangan harga pasar dan memastikan pasokan komoditas pangan strategis tetap tersedia cukup di masyarakat.

“Pengendalian inflasi membutuhkan sinergi seluruh perangkat daerah. Kita harus terus memantau perkembangan harga dan memastikan ketersediaan pasokan komoditas pangan strategis agar stabilitas harga tetap terjaga,” ujar Juhaini.

Ia menambahkan bahwa TPID akan diperkuat agar langkah‑langkah yang diambil benar‑benar sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada di lapangan. Selain pengendalian harga, Pemkot Pangkalpinang juga sedang mencermati kebijakan penetapan Upah Minimum Tahun 2027 dengan berkoordinasi bersama Dinas Tenaga Kerja dan instansi terkait.

“Kebijakan upah minimum perlu kita cermati sesuai ketentuan pemerintah pusat. Koordinasi lintas perangkat daerah penting agar pelaksanaannya berjalan dengan baik,” ungkapnya.

Juhaini menjelaskan, dua program utama lain yang menjadi fokus tindak lanjut adalah perlindungan sosial dan dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah. Kedua program itu membutuhkan keterlibatan semua perangkat daerah sesuai tugas dan kewenangan masing‑masing.

“Pada prinsipnya, pemerintah kota berkomitmen mendukung program pemerintah pusat melalui langkah yang terkoordinasi, terukur dan berkelanjutan. Harapannya, kebijakan tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tuturnya.(OB/W*)

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    LAINNYA
    error: Content is protected !!