Air Sulit Didapat, Pasar Ditertibkan dan keluhkan Saluran Air: Warga Curhat Langsung ke Hardi Efendi 

PANGKALPINANG, OKEYBOZ.COM – Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Fraksi Gerindra, Hardi Efendi, menyerap beragam keluhan mendesak warga Air Itam Raya dan Sinar Bulan dalam kegiatan reses masa sidang III Tahun Sidang II 2026. Pertemuan akrab yang digelar di Warkop Mangkalok, Minggu (13/9/2026) malam, menempatkan persoalan ketersediaan air bersih dan kerusakan saluran air sebagai isu paling utama, terlebih di tengah teriknya musim kemarau.

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Ketua RT/RW, tokoh pemuda, tokoh agama, serta warga setempat. Suasana santai di kedai kopi dijadikan momen terbuka agar masyarakat leluasa menyampaikan apa yang dirasakan, mulai dari kebutuhan infrastruktur, penyerapan tenaga kerja, hingga dampak kebijakan yang dirasakan warga.

Hardi Efendi yang juga anggota Komisi IV DPRD Babel menegaskan, seluruh masukan tidak akan sekadar menjadi catatan, melainkan akan diperjuangkan dan dikoordinasikan dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran daerah.

“Kami sangat mengapresiasi kejujuran dan keterbukaan warga. Apa yang menjadi kebutuhan dan keluhan hari ini, akan kami dorong dan kawal terus hingga ada langkah penanganan nyata,” ujar Hardi.

Persoalan air bersih menjadi sorotan paling tajam. Warga mengeluhkan pasokan yang kian menipis dan saluran air yang belum tertata baik, sehingga saat kemarau kebutuhan dasar warga sulit terpenuhi.

Hardi berjanji akan segera berkoordinasi dengan pihak terkait guna mengupayakan distribusi air serta perbaikan dan normalisasi saluran agar berfungsi optimal sepanjang tahun.

“InShaAllah kami usahakan distribusi air bersih dan perbaikan saluran air segera dilakukan, agar warga bisa merasakan manfaatnya, terlebih saat musim kemarau saat ini,” tegasnya.

Selain itu, banyak warga yang menanyakan nasib pedagang Pasar Air Itam pasca penertiban yang dilakukan Satpol PP.

Hardi menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada para pedagang yang terdampak kebijakan penataan tersebut, meskipun langkah itu bertujuan mengatur ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Ia berjanji akan mencari jalan tengah agar penataan tetap berjalan tanpa mematikan mata pencaharian warga.

“Kami mewakili pemerintah provinsi menyampaikan permohonan maaf kepada rekan-rekan pedagang yang terdampak. Kami paham betul ini menyangkut nafkah keluarga, dan akan kami cari solusi yang adil,” katanya.

Sebagai anggota Komisi IV yang membidangi kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, serta pemberdayaan perempuan dan anak, Hardi menegaskan reses seperti ini adalah jembatan paling penting.

Aspirasi warga adalah bahan utama pembentukan kebijakan, sehingga tidak ada lagi kebutuhan masyarakat yang terlewat atau tidak tersampaikan ke meja pemerintahan.

“Tugas kami mendengar, menampung, lalu memperjuangkan. Apa yang dibicarakan malam ini tidak akan berhenti di sini. Ini akan masuk ke dalam daftar prioritas kami untuk diperjuangkan di tahun-tahun anggaran mendatang,” tutup Hardi.(OB/W*)