Reses Monika Haprinda: SPMB, Banjir, dan Kemudahan BPJS Jadi Sorotan Warga Bukit Sari

PANGKALPINANG, OKEYBOZ.COM – Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Monika Haprinda, menyerap beragam aspirasi dan keluhan warga Kelurahan Bukit Sari, Kecamatan Gerunggang, dalam kegiatan reses Masa Sidang III Tahun Sidang II Tahun 2026. Pertemuan berlangsung di Posyandu ILP “Sri Rezeki”, Minggu (13/9/2026), dan dihadiri langsung oleh Kabid Pembinaan Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan Babel, Tommie Patria, serta perwakilan dari Kesra Provinsi, Yasir.

Tiga isu utama yang paling banyak disampaikan warga adalah kebingungan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (SPMB), kerusakan lingkungan akibat banjir lokal yang berulang, serta kesulitan pengurusan jaminan kesehatan bagi warga kurang mampu.

Monika menjelaskan, sebagai anggota Komisi I yang membidangi pemerintahan, lingkup tugasnya tidak langsung menangani urusan pendidikan maupun kesejahteraan. Kendati demikian, ia tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi warga untuk menyampaikan segala persoalan.

“Segala masukan yang disampaikan hari ini akan kami catat dan perjuangkan masuk ke dalam rencana anggaran tahun 2027 hingga 2028. Tahun 2026 dan Anggaran Perubahan sudah ditetapkan, jadi fokus kami sekarang adalah menyerap kebutuhan warga untuk disiapkan pada tahun mendatang,” ujar Monika.

Salah satu persoalan paling banyak ditanyakan adalah sistem SPMB yang dinilai membingungkan. Warga meminta agar sistem zonasi dikembalikan seperti dulu, agar mutu pendidikan tersebar merata dan persaingan antar sekolah tetap terjaga. Tommie Patria menjelaskan, perubahan aturan ini merupakan kebijakan nasional dari Kementerian Pendidikan, bukan kewenangan daerah.

“Tujuan kebijakan ini sebenarnya baik, yaitu menyamaratakan kualitas pendidikan agar tidak hanya ada satu atau dua sekolah unggulan. Jalur afirmasi bagi warga kurang mampu justru diperbesar menjadi 30 persen, jalur prestasi 30 persen, dan zonasi 35 persen. Kekurangan informasi tahun ini akan kami perbaiki, tahun depan sosialisasi akan kami gencarkan lebih luas,” jelas Tommie.

Persoalan lain yang tak kalah mendesak adalah banjir lokal yang kerap melanda kawasan Bukit Sari dan sekitarnya saat musim hujan. Warga meminta pemerintah segera melakukan normalisasi saluran air dan perbaikan lingkungan agar air tidak lagi menggenang dan merusak pemukiman.

“Kami sudah dua periode menyampaikan hal ini, namun belum ada penyelesaian nyata. Setiap hujan deras, air langsung masuk ke rumah. Kami mohon agar saluran air segera dibersihkan dan dinormalisasi,” kata salah satu warga.

Masalah pelayanan kesehatan juga menjadi sorotan tajam. Warga mengeluhkan sulitnya pengurusan BPJS bagi keluarga kurang mampu, bahkan ada anggapan baru boleh diurus jika sudah sakit parah.

Yasir, Perwakilan Kesra Provinsi menegaskan, persyaratannya sangat sederhana: cukup berikan identitas diri dan surat keterangan tidak mampu.

“Jangan menunggu sakit berat atau masuk rumah sakit baru mengurus. Segera datang ke kelurahan atau kantor layanan terdekat, berkas akan dibantu diproses. Jangan sampai terlambat baru diurus,” tegasnya.

Terkait usulan beasiswa, Tommie menegaskan perbedaan syarat, beasiswa bagi warga kurang mampu memang memerlukan surat keterangan tidak mampu, sedangkan beasiswa prestasi cukup dibuktikan dengan piagam atau nilai akademik, tanpa perlu surat keterangan tidak mampu.

Monika berjanji seluruh catatan hasil reses ini akan disampaikan ke dinas terkait dan diperjuangkan agar masuk dalam prioritas anggaran daerah.

Ia berharap pertemuan seperti ini terus menjadi jembatan agar suara warga tidak hanya terdengar, tetapi benar-benar berubah menjadi solusi nyata.(OB/W*)