Juhaini: Syarat Lahan 1.000 Meter Hambat Pembangunan KDKMP, Minta Pusat Beri Kelonggaran

PANGKALPINANG, OKEYBOZ.COM – Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Pangkalpinang, Juhaini, mengungkapkan pembangunan Koperasi Kelurahan Merah Putih masih jauh dari sasaran. Dari target 42 unit yang disesuaikan dengan jumlah kelurahan, baru 14 lokasi yang terpenuhi lahannya, dan hanya delapan di antaranya yang pembangunannya tuntas 100 persen. Kendala utama, syarat lahan minimal 1.000 meter persegi yang sulit dipenuhi di tengah padatnya wilayah perkotaan.

Keterangan ini disampaikan Juhaini saat mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi sekaligus pembahasan verifikasi dan validasi program koperasi, Senin (14/9/2026).

“Yang sudah dibangun 14, yang selesai sepenuhnya baru delapan. Masih ada 28 kelurahan yang belum terakomodasi sama sekali. Masalahnya jelas: lahan terbatas, sedangkan aturan menuntut luas 1.000 meter persegi,” jelas Juhaini.

Kenyataannya, banyak kelurahan sebenarnya memiliki tanah milik pemerintah, namun ukurannya hanya sekitar 300 meter persegi. Karena belum memenuhi ketentuan, pembangunan harus tertunda.

Oleh sebab itu, Pemkot Pangkalpinang mengajukan permohonan resmi agar aturan teknis disesuaikan dengan kondisi daerah.

“Kami harap pusat memberi kelonggaran. Kalau lahan 300 meter persegi sudah cukup, atau diizinkan bangunan bertingkat, pasti banyak yang bisa segera dikerjakan. Saat ini kami masih menunggu petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan baru,” ujarnya.

Hingga kini belum ada batas waktu pasti untuk menuntaskan seluruh pembangunan 42 koperasi. Artinya, keberhasilan program ini sepenuhnya bergantung pada keputusan pemerintah pusat mengenai fleksibilitas pemanfaatan lahan.

Dalam rapat yang sama, Juhaini juga melaporkan kondisi inflasi di Pangkalpinang secara umum masih aman dan terkendali. Meski begitu, pemerintah tetap mewaspadai pergerakan harga daging ayam ras, bahan bakar minyak, serta biaya jasa transportasi yang berpotensi bergejolak.

Ia menegaskan, stabilitas harga dan kehadiran koperasi rakyat adalah dua sisi mata uang yang saling mendukung. Tanpa percepatan pembangunan koperasi, upaya menjaga harga tetap wajar sekaligus memberdayakan ekonomi warga.

“Kini bola ada di tangan pusat. Kalau syarat lahan tak disesuaikan, target menjangkau seluruh kelurahan hanya akan tetap menjadi wacana. Padahal masyarakat sudah menantikan manfaatnya langsung,” pungkas Juhaini.(OB/W*)